PSI Siap Dukung Total Jokowi Memindahkan Ibukota Negara
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik terkait wacana pemindahan ibukota. Sebagai ibukota, PSI menilai Jakarta sudah tidak layak lagi terutama kalau kita melihat aspek kependudukan, tata kota, sosial dan lingkungan.
Ma'ruf Mutaqin
MONITORDAY.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik terkait wacana pemindahan ibukota. Sebagai ibukota, PSI menilai Jakarta sudah tidak layak lagi terutama kalau kita melihat aspek kependudukan, tata kota, sosial dan lingkungan.
"Terutama pada aspek kependudukan, DKI Jakarta adalah kota dengan tingkat kepadatan hampir 16 ribu jiwa per kilometer persegi, menjadikan kota ini salah satu kota terpadat di dunia," kata Dedek Prayudi dalam siaran persnya, Selasa (30/4)
Politisi PSI ini mengakui memang banyak alasan kenapa wacana perpindahan ibukota harus digulirkan tentunya banyak implikasi sosial, ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan padatnya penduduk kota ini, misalnya keberadaan daerah kumuh, banjir, kesenjangan. Selain itu, kebersihan kota yang semakin sulit ditangani dengan berkumpulnya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Indonesia di satu titik bernama DKI Jakarta.
"Belum lagi ketika kita membicarakan posisi DKI Jakarta yang condong ke Barat dan terletak di pulau Jawa. Tentunya ada implikasi multi-dimensional dari posisi ini," tuturnya.
Tokoh muda yang menjadi salah satu influencer Jokowi - Ma'ruf Amin dalam pilpres 2019 secara tegas mengatakan sebagai partai pendukung pemerintah yang mengedepankan basis riset dan keilmuan, PSI siap membantu pak Jokowi dalam memberikan masukan, menggunakan kajian-kajian kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan dan politik mulai dari tahap perencanaan pemilihan ibukota baru, hingga tahap pelaksanaannya.
"PSI percaya bahwa pusat pemerintahan sebaiknya ditempatkan di lokasi yang jauh lebih baik dibandingkan DKI yang kami anggap sudah tidak layak ini. Ini agar tercipta pemerintahan yang produktif, efektif dan efisien. Ibu kota adalah rumah bagi pengambil kebijakan nasional," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Senin kemarin (29/4) di Kantor Presiden, Pemerintah akan menindaklanjuti wacana terkait pemindahan ibukota negara di luar wilayah DKI Jakarta.
