PP Muhammadiyah Apresiasi Keputusan Jokowi Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Keputusan Jokowi itu dinilai sangat manusiawi.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Keputusan Jokowi itu dinilai sangat manusiawi.
"Muhammadiyah mengapresiasi keputusan presiden untuk membebaskan Ustadz Abu Bakar Baasyir," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat ditemui di gedung PP Muhammadiyah, Jalan Raya Menteng, Jakarta Pusat, Jum'at (18/1/2019).
Mu'ti merasa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan hak presiden. Dia juga menyoroti kondisi Ba'asyir yang sudah renta.
"Secara fisik, beliau kan tidak mungkin menjadi penggerak aksi dengan usianya yang sudah sangat lanjut, fisik sangat lemah, sehingga kalau presiden memberikan grasi atau pengampunan atau mungkin rehabilitasi saya kira itu sesuatu yang sangat manusiawi," katanya.
Dia mengungkapkan masyarakat tak perlu khawatir timbulnya aksi teror baru setelah Ba'asyir dibebaskan. Selain kondisinya yang sudah lemah, Ba'asyir sudah tak dikaitkan dengan kelompok teroris.
"Sekarang ini kan aksi yang disebut polisi sebagai aksi terorisme tidak berhubungan lagi dengan itu, sekarang ini kan polisi dalam beberapa kasus menyebut ini jaringan baru, yang tidak terikat dengan Majelis Mujahidin, Ansharut Tauhid," ungkapnya.
"Akhir-akhir kan kaitannya misalnya ISIS, nah Ustadz Abu ini kan tidak berkaitan dengan ISIS, ini jaringan lain. Menurut saya, tidak perlu terlalu khawatir kalau Ustadz Abu ini bebas kemudian akan menjadi inspirator atau menjadi penggerak dari aksi-aksi terorisme itu," tegas Mu'ti.
Muhammadiyah tak mempersoalkan adanya unsur politik di balik pembebasan Ba'asyir. Mu'ti menilai yang harus diperhatikan adalah kondisi Ba'asyir saat ini.
"Memang banyak yang berspekulasi, semua tindakan ini punya motif politik, tapi kalau kita kembalikan kepada posisi presiden, presiden itu kan kepala negara dan kepala pemerintahan, jadi apa pun yang dilakukan mesti memiliki dimensi politik, jadi kita harus melihat itu dalam konteks yang berhubungan dengan posisi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan yang kedua pertimbangan kemanusiaan di mana beliau sudah sering sekali sakit," tandasnya.
