Peringati HUT RI Ke-75, LLDikti15 Gelar Webinar PJJ di Wilayah 3T

Webinar seri pertama yang digelar LLDikti15 ini dimaksudkan agar dapat memicu beragam pemikiran dari banyak kalangan sehingga dapat menghadirkan solusi untuk menyelesaikan persoalan PJJ.

Peringati HUT RI Ke-75, LLDikti15 Gelar Webinar PJJ di Wilayah 3T
Sekretaris LLDikti15, Ade Erlangga Masdiana /Sumber Foto: Net

MONITORDAY.COM - Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, dan guna mencari solusi atas kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terutama di Daerah 3T, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XV Nusa Tenggara Timur menggelar acara webinar bertajuk PJJ di Wilayah 3T, Antara Harapan dan Kenyataan.

Sekretaris LLDikti15, Ade Erlangga Masdiana ketika membuka sekaligus momoderatori acara tersebut menuturkan, webinar seri pertama yang digelar LLDikti15 ini dimaksudkan agar dapat memicu beragam pemikiran dari banyak kalangan sehingga dapat menghadirkan solusi untuk menyelesaikan persoalan PJJ yang saat ini kita hadapi.

“Ide webinar seri pertama yang digelar LLDikti15 ini meski berawal dari pembicaraan ringan, namun diharapkan dapat memberikan solusi tentang apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi persoalan PJJ di tengah masyarakat, terutama di wilayah 3T,” tutur Ade Erlangga di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Acara webinar tersebut kata Erlangga, mendapat sambutan yang postitif dari berbagai pihak. Baik dari kalangan perguruan tinggi, akademisi, praktisi dan legislator DPR RI. Tercatat, ada sekitar 486 peserta yang mengikuti webinar ini sejak pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Wakil Ketua MPR, Dr. H Jazilul Fawaid, Sq, M.A ketika mengawali perbincangan menuturkan, PJJ bukan sesuatu yang baru. Namun di masa pandemi ini PJJ seperti menjadi pekerjaan melelahkan namun semua orang jadi terdorong untuk menggelarnya. Buktinya, kata dia, Kemendikbud sejak tahun 80-an telah membuka yang namanya Universitas Terbuka (UT).

“Tahun 2017 juga Kemendibud telah membuka Indonesia Cyber Education (ICE), dan juga sistem pembelajaran daring atau SEPADA. Ini bukan barang baru, tapi sudah dirancang sejak lama,” kata politisi PKB ini.

Hanya saja Jazilul merasa heran, semestinya di era pandemi ini Kementrian Pendidikan lebih siap. Selain karena itu tugasnya, juga karena sudah dipersiapkan sejak lama.

“Berdasarkan data yang saya peroleh, dari 86 juta peserta didik yang menerima PJJ hanya sekitar 30 persen yang mendapat pelayanan pendidikan. Kemendikbud, mestinya mempercepat upaya mewujudkan tiga pilar pendidikan yang disebut peningkatan mutu dan daya saing, peningkatan akses dan pemeratan pendidikan,” tutur Jazilul.

Webinar ini menurut Jazilul harus menginisiasi dan menjadi momentum untuk membulatan tekad bersama menyelamatkan dunia pendidikan. Menurutnya, jangan sampai generasi sekarang memiliki otak yang stunting akibat pandemi.

“Era Pandemi ini harusnya jadi hikmah dunia pendidikan untuk melakukan lompatan dalam pendidikan daring. Harus disiapkan infrastruktur aksesnya dengan baik. Memberikan akses layanan pendidikan yang ada di Indonesia terutama yang ada di wilayah 3T,” ujarnya.

Senada dengan Wakil Ketua MPR, anggota DPR RI Komisi X, Andreas Hugo Pareira, M.A menyebut salah satu problem besar yang dihadapi dunia pendidikan di masa pandemi adalah kurang memadainya infrastruktur penghubung atau sinyal.

 Menurutnya, ibarat mata air jika ingin lancar pendidikan di masa pandemi, maka harus disediakan viva penghubungnya.

“Kita sedang menghadapi persoalan besar, harus kita akui itu. Kita gelagapan menghadapi pandemi, lalu pendidikan terpaksa harus dihentikan. Sekalinya dilanjutkan, kita mengalami problem ketiadaaan viva penghubung,” tutur Andreas.

Pembicara lain yang turut hadir dan urun rembuk memberikan ide, pemikiran serta solusi untuk mengatasi persoalan PJJ adalah Rektor Universitas Indonesia (Prof Ari Kuncoro, S.E, M.A, Ph.D), Direktur Utama badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Anang Achmad Latif, S.T, M.Sc), Kepala Humas dan Protokoler Pemprov NTT (Dr Marius Ardu Jelamu), dan Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis (Indra Charismiadji).