Kepala Perpusnas Minta Dukungan Pemda Untuk Perkuat Literasi

MONITORDAY.COM - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa program penguatan literasi perlu keterlibatan dari semua pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan yang strategis dalam program literasi adalah Pemerintah Daerah (Pemda). 

Syarif menambahkan bahwa perlu ada upaya di hulu dan hilir literasi guna mengembangkan semangat literasi masyarakat. Usaha hulunya adalah penyediaan buku dan konten literasi yang berkualitas. Sementara di hilir adalah meningkatkan minat membaca masyarakat dan penyediaan akses literasi yang masif.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 bertajuk “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” di Jakarta,(18/3/2021).

"Literasi adalah kunci untuk berdaya saing. Tugas kita saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik. Memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi," tegas Syarif Bando.

Menanggapi pernyataan Kepala Perpusnas, Mewakili Kapuspen Kemendagri Moh. Ilham A. Hamudy menyampaikan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam regulasi tersebut, pembangunan literasi diukur melalui dua indikator, yaitu; Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM). Regulasi tersebut bisa menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD terkait perpustakaan dan literasi.

“Dalam Kepmendagri tersebut terdapat menu yang bisa dipilih daerah dalam menentukan program penganggaran program literasi di daerahnya. Di dalamnya juga terdapat dua urusan bidang perpustakaan yaitu program pembinaan perpustakaan program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Pedoman ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah dalam setiap penyusunan RAPBD,” ungkapnya.

Sayangnya menurut Ilham, Pemerintah Daerah masih ada yang belum terlalu menganggap penting literasi. Hal ini terlihat dari porsi APBD untuk literasi yang mengalami tren penurunan. 

“Jika kita melihat alokasi anggaran per-provinsi 2020 menunjukkan perbedaan signifikan. Misalnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DIY memiliki alokasi tertinggi. Sedangkan Jawa Tengah, NTT, Maluku Utara, dan Papua alokasi anggaran terendah,” terangnya.

Menanggapi fenomena tersebut, Ilham mendorong Pemda untuk menganggarkan lebih besar guna program literasi.