Begini Tanggapan Tokoh Terkait Wacana Wamil Untuk Mahasiswa Dalam Satu Semester

MONITORDAY.COM - Rencana wajib militer (wamil) untuk mahasiswa atau pendidikan militer tengah dipertimbangkan Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Menurut rencana, mahasiswa bisa mengikuti pendidikan militer selama satu semester dalam sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

Seperti yang dikabarkan, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Trenggono mengungkap tujuan pendidikan militer adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa nggak cuma bisa kreatif dan inovatif aja, melainkan juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupannya sehari-hari.

"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," kata Trenggono dalam keterangan yang diterima pada Minggu lalu (16/8/2020).

Namun adanya rencana pendidikan militer bagi mahasiswa menimbulkan polemik untuk beberapa kalangan.

Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, setiap universitas pada saat ini difokuskan menjalankan program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan prodi magang kerja selama tiga bulan.

"Jadi saya nilai belum perlu pendidikan militer satu semester yang nantinya tinggal dibarak. Ini memberatkan mahasiswa nantinya," ujar Dede di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Menurut Dede, program Bela Negara dapat diterapkan kepada mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), misalnya pada kegiatan Pramuka maupun Resimen Mahasiswa (Menwa).

"Di dalam Pramuka kan sudah diajarkan mencintai negara, membela negara. Jadi nantinya setiap mahasiswa pada semester pertama diwajibkan untuk ikut UKM itu," paparnya.

UKM tersebut tetap di bawah rektor masing-masing kampus dan programnya dapat diisi oleh Kemenhan, tetapi kegiatannya tidak perlu dibarak. Setiap universitas pada saat ini difokuskan menjalankan program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan prodi magang kerja selama tiga bulan.

Program Bela Negara dapat diterapkan kepada mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), misalnya pada kegiatan Pramuka maupun Resimen Mahasiswa (Menwa).

"Di dalam Pramuka kan sudah diajarkan mencintai negara, membela negara. Jadi nantinya setiap mahasiswa pada semester pertama diwajibkan untuk ikut UKM itu," tuturnya.

Ia menyebut, nantinya UKM tersebut tetap di bawah rektor masing-masing kampus dan programnya dapat diisi oleh Kemenhan, tetapi kegiatannya nggak perlu dibarak.

"Yang mengajarkan senior-seniornya di kampus, nantinya akan timbul jiwa korsanya tanpa membuat stres mahasiswa. Seperti UKM biasanya saja dan kegiatan belajar di kampus juga tetap berlangsung," ujar politikus Demokrat itu.

Sementara itu, pemerhati pendidikan Doni Koesoema mengatakan usulan pendidikan militer satu semester bagi mahasiswa harus diikuti dengan adanya assessment ideologi dari para mahasiswa yang turut serta. 

Menurutnya, hal itu penting demi mencegah pendidikan militer tersebut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan ideologi yang tidak sejalan. 

Bahkan, pendidikan militer juga bisa menjadi pengganti mata kuliah pendidikan Pancasila yang ada di perguruan-perguruan tinggi.  Hanya saja, tujuan dari pendidikan militer bagi mahasiswa patut dipertanyakan.

Jika tujuannya adalah mempersiapkan komando cadangan (Komcad), maka dia menilai pendidikan militer itu nggak seharusnya diwajibkan. 

"Kalau tujuannya mempersiapkan Komcad seharusnya berbasis kesukarelaan dalam masyarakat, maka pendidikan militer ini sebaiknya tidak diwajibkan," kata dia. 

Akan lebih baik jika pendidikan militer hanya diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang tertarik aja. Namun juga perlu diperhatikan mahasiswa itu harus memenuhi syarat. 

"Jadi hanya berlaku bagi mahasiswa yang memang tertarik mengikutinya dan memenuhi berbagai syarat, seperti sehat secara fisik dan mental," tandasnya.