Percepat Pembangunan Kawasan Danau Toba, Jokowi Tegaskan Investor Tidak Serius Akan Diganti
Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembangunan infrastruktur pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut), dapat dimulai sesegera mungkin.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembangunan infrastruktur pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut), dapat dimulai sesegera mungkin.
Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan akan mengganti para investor yang tidak berkomitmen untuk membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba.
“Kalau pembangunannya sudah mulai dan investor tidak memulai pembangunan juga, Saya minta distop dan diganti. Saya sekarang harus tegas. Kalau tidak, kapan untuk mulai. Tempat yang sangat bagus begini gampang kok dicari investor,” kata Presiden Joko Widodo dalam siaran persnya, Selasa (30/7).
Presiden mengatakan jika lahan seluas 386 hektare yang dikelola Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) harus segera dimulai pengembangan infrastruktur baik yang dikelola pemerintah ataupun swasta.
Jokowi juga mengatakan, pembangunan infrastruktur di lahan BOPDT nantinya akan dilengkapai beberapa amenitas dan fasilitas hotel berbintang dan didukung dengan atraksi lainnya.
“Akan ada hotel bintang 4 dan 5, resort juga ada, kemudian padang golf juga ada, tapi yang jelas ini untuk MICE, atraksi wisatanya juga komplit. Ada wisata air, alam, air terjun, hingga wisata religi,” katanya.
Pembangunan kawasan otorita sendiri, lanjut Jokowi, nantinya akan berdampak bagi perekonomian masyarakat sekitar dan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga dampak pembangunan sektor pariwisata bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Sayur masuk hotel, buah masuk hotel, singkong masuk hotel, kentang juga masuk hotel, lapangan kerja terbuka, kerajinan di sini banyak sekali, mulai dari tenun, ulos, kopi-nya enggak usah dijual keluar, dipakai di sini juga,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengatakan, pihaknya ingin pembangunan di kawasan Danau Toba harus terintegrasi. Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
“Sekarang memang kerjanya harus seperti itu berbarengan dan terintegrasi. Ini kita selesaikan di sini dulu di Tobasa. Nanti pindah ke Humbahas seluas 533 hektare,” kata Presiden Joko Widodo.
