Penghentian Pelayanan Visa Umrah, MPR Minta Pemerintah Terbuka Dalam Penanganan Virus Corona
Berapa sih jumlah warga yang terkena virus corona, termasuk yang tidak. Ini kan dilakukan dan harus dijawab oleh pemerintah.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani meminta pemerintah tebuka dalam penanganan virus corona setelah masuk dalam daftar negara yang ditangguhkan visa umrah oleh Arab Saudi. Sehingga, pemerintah perlu kerja keras karena harus meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia belum terpapar corona.
Menurut Arsul, pemerintah juga perlu terbuka ke masyarakat terkait jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona.
"Berapa sih jumlah warga yang terkena virus corona, termasuk yang tidak. Ini kan dilakukan dan harus dijawab oleh pemerintah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/02/2020).
Anggota Komisi III DPR itu juga meminta pemerintah untuk mengadakan konferensi pers setiap hari dalam melakukan klarifikasi. Bahkan, jika ada kasus WNA terpapar corona setelah mampir ke Indonesia.
Lebih lanjut, Arsul mengatakan pemerintah harus lebih cermat berkomunikasi dengan masyarakat. Sehingga, kericuhan di Natuna akibat penolakan tempat observasi virus corona terulang kembali.
"Saya kira DPR sepanjang pemerintah mengelola dengan baik, akan mendukung," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi menghentikan pelayanan visa umrah untuk sementara waktu. Arab Saudi memutuskan kebijakan itu akibat penyebaran virus corona kian melonjak di Timur Tengah.
Diketahui, 1.540 orang dari 2.792 orang jamaah yang batal berangkat umrah dari Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis, (28/02/2020) kemarin.
