Pengganti Azis Syamsudin Diumumkan Besok

MONITORDAY.COM - Akibat korupsi, negara merugi. Tak hanya kehilangan harta, juga kehilangan potensi terbaik anak bangsa yang semestinya punya andil besar dalam membangun negara. Azis Syamsudin telah menyampaikan surat pengunduran diripada Sabtu (25/9/2021). Politisi Partai Golkar ini resmi menjadi tersangka kasus korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah. Termasuk kasus penyuapan pada penyidik KPK yang kala itu menyelidiki dan menyidik kasusnya. 

Politik Indonesia kembali diselimuti keprihatinan. Azis adalah politisi dengan kompetensi yang mumpuni. Penyandang Master of Applied Finance dari University of Western Sidney dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran ini cukup lama merintis karier di politik. Pengetahuannya dalam bidang keuangan dan hukum adalah kombinasi yang sangat diperlukan bagi DPR terkait fungsi budgetting dan legislasi. 

Kini Partai Golkar harus banyak berbenah lagi. Setelah Alex Noerdin dicokok Kejaksaan Agung, giliran Azis Syamsudin yang tersandung perkara dan ditangani KPK.  Dengan pengunduran diri Azis maka Golkar pun menyiapkan calon pengganti. Dan keputusan terkait hal ini adalah hak prerogatif Ketua Umum yang saat ini dijabat Airlangga Hartarto.

Airlangga tentu harus menentukan pilihan dengan mempertimbangkan kompetensi kader dan dukungan dari faksi-faksi yang ada di tubuh partai terhadap para kandidat pengganti Azis. Menurut sumber internal partai pengumuman akan dilakukan pada Selasa esok. (28/9/2021).

Santer beredar kabar tentang sejumlah nama yang potensial menjadi pengganti Azis untuk menduduki posisi Wakil Ketua DPR. Kahar Muzakir, Adies Kadir, Melchias Markus Mekeng, Ahmad Doli Kurnia, Meutya Hafid, Nurul Arifin, dan Dito Ganinduto. Nama-nama ini terbilang memiliki kedekatan dengan Airlangga. Disamping itu mereka juga memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. 

Kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan komunikasi juga menjadi pertimbangan penting bagi penentuan posisi Wakil Ketua DPR. Koordinasi komisi-komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya menjadi salah satu peran dan tanggung jawab seorang pimpinan lembaga legislatif. Wajah parlemen Indonesia mencerminkan Indonesia sebagai sebuah bangsa.   

Airlangga menghadapi tantangan cukup berat untuk memperbaiki citra partainya. Selama periode kepemimpinannya cukup banyak kader Golkar yang berurusan dengan penegak hukum dalam perkara korupsi. Hal ini menjadi catatan tersendiri di mata masyarakat politik Indonesia. Partai Golkar sebagai partai terbuka telah terjebak dalam pragmatisme politik ditandai dengan memudarnya integritas para kadernya yang memiliki posisi strategis. 

Terlepas dari figur yang akan dipilih Airlangga sebagai Wakil Ketua DPR, Golkar harus melakukan pembenahan sistemik untuk menekan perilaku koruptif yang menggerogoti sendi-sendi kebangsaan. Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu penyebab menjamurnya korupsi politik. Dan peran partai dalam membangun sistem yang lebih bersih, sehat dan modern harus menjadi prioritas bagi Golkar.