Pengamat: 39 Persen Utang Indonesia Dikuasai Asing

Jika dibandingkan kondisi utang Indonesia dengan negara seperti  AS dan Jepang tidak apple to apple.

Pengamat: 39 Persen Utang Indonesia Dikuasai Asing
Istimewa

MONDAYREVIEW.COM –  Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyayangkan sikap pemerintah yang merasa masih aman dengan utang  Indonesia.  Apalagi, pemerintah membandingkannya dengan negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Bhima mengungkapkan bahwa utang kedua negara tersebut mayoritas dikuasi oleh penduduknya sendiri. Sementara itu, 39 persen utang Indonesia dikuasi oleh asing. “Jika dibandingkan kondisi utang Indonesia dengan negara seperti  AS dan Jepang tidak apple to apple,” katanya di Jakarta, Minggu (27/8). 

Lebih lanjut Bhima mengtakan sikap aman pemerintah terhadap kondisi utang Indonesia saat ini harus dikoreksi. Pasalnya, pemerintah merasa aman karena utang berada di posisi 28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan Jepang mencapai 200 persen dari PDB.

Baginya, negeri Sakura lebih layak merasa aman meskipun mencapai 200 persen dari PDB karena 70 persen utang itu dimiliki pen­duduk sendiri. Artinya, ketika kondisi perekonomian mem­buruk, uang masih beredar di negerinya sendiri.  "Bagaimana dengan Indo­nesia? Jika kondisi ekonomi Indonesia bergejolak, maka semua uang akan kabur karena 39 persen utang dikuasai asing. Dampaknya ekonomi akan ter­guncang. Ini harus dibedakan,"jelasnya.

Bhima juga menilai alasan pemerintah yang menyebutkan utang bukan masalah sepanjang dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif kurang tepat. Sebab, utang yang dilakukan pemerintah lebih dominan untuk ambisi proyek infrastruk­tur. Bahkan, subsidi pun dipo­tong untuk membiayai in­frastruktur.

Yang menjadi soal, proyek infrastruktur juga kontraproduktif. Karena proyek-proyek tersebut dikuasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Seharusnya proyek-proyek tersebut melibatkan swasta.  "Kalau dikuasai BUMN, utang itu hanya akan dirasa­kan manfaatnya oleh BUMN. Bukan ke masyarakat,” tegasnya.