Pengamat Ekonomi Defiyan Cori: Perekonomian Indonesia Mau Kemana?

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Pengamat Ekonomi Defiyan Cori mempertanyakan, perekonomian Indonesia mau kemana? Pasalnya, pertumbuhan ekonomi kian menurun, Triwulan III 2016 ini terealisir di bawah 5 persen dibanding Triwulan III 2011, sebesar 6,2 persen dimana masa waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono berusia 2 tahun.

"Namun, pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2016 yang dicapai ini lebih baik jika didasarkan pada pengalaman menjabat sebagai Presiden RI yang baru 2 tahun. Pada 2006 Triwulan III pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai pemerintahan SBY hanya mencapai 3,8 persen saja." kata Ketua Forum Ekonomi Konstitusi itu, dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/10).

Menurut Defiyan, meskipun perekonomian tumbuh sebesar 4,73 persen pada triwulan III 2016, hal itu banyak didukung oleh faktor eksternal dengan masuknya dana luar dalam bentuk valuta asing yang kemudian dikonversikan menjadi rupiah serta dimainkan di pasar bursa sehingga tidak aneh rupiah dalam beberapa bulan terakhir sedikit menguat.

Selain itu, lanjutnya, lebih baiknya pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III ini terjadi karena besarnya belanja barang dan modal pemerintah yaitu masing-masing 34,28 persen dan 58,10 persen, sedangkan ekspor turun sebesar 0,7 persen sementara investasi hanya naik sebesar 0,9 persen dari 3,7 persen di triwulan II menjadi 4,6 persen pada triwulan III (data BPS, 2016).

Adapun di beberapa sektor, kata Defiyan, tampak ada ketimpangan yang belum efektif, "Di sektor pertambangan, energi, pertanian, perdagangan dan industri tampak bahwa paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan tidak berjalan efektif," ungkap dia.

Defiyan juga menyinggung soal pesan Presiden, menggenjot entitas bisnis Koperasi dan UKM melalui penyaluran KUR belum mendapat dukungan kebijakan memadai. Menurut dia, hal itu jelas menunjukkan selama 2 tahun pemerintahan Jokowi peran dan fungsi perencanaan makro ekonomi serta keuangan tidak terkoordinasi dengan baik. Sebab, kabinet kerja yang mengkawal implementasi pembangunan serta visi Trisakti dan janji Nawacita itu tidak jelas kewenangannya.

Defiyan berharap permasalahan yang masih muncul secara berulang, sebaiknya diatasi dengan penguatan kelembagaan ekonomi berdasar konstitusi pasal 33 UUD 1945. Harus menjadi prioritas dan perhatian penuh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

"Upaya ini harus dilakukan dengan melakukan revisi atas berbagai produk perUndang-Undangan di bidang ekonomi dan industri yang bertentangan dengan substansi yang diperintahkan pasal 33 UUD 1945, termasuk kebijakan pro rakyat yang tertuang dalam Trisakti dan Nawacita harus tampak dalam penganggaran negara tiap tahun, hal inilah yang belum tampak," papar Defiyan.

Menurutnya, fundamental ekonomi dalam negeri tidak kuat ditambah lagi alokasi anggaran yang tidak terukur dan pembangunan yang tidak punya skala prioritas. Hal inilah yang harus diselesaikan.

Dia mencontohkan, "Jepang dan Vietnam contoh yang lebih parah kondisi ekonomi dan bangsanya, jika pemerintah beralasan apa yang terjadi saat ini akibat kebijakan masa lalu, bahkan pemerintahan Soeharto mampu berswasembada beras dengan kebijakan pembangungan bertahap sesuai prioritas," kata Defiyan.

Dalam konteks kebijakan pembangunan berencana, sambungnya, Vietnam yang luluh lantah akibat perang hampir melakukan hal yang sama dengan apa yang dulu dilakukan alm. Presiden Soeharto, fundamental ekonomi dan kelembagaannya mereka perkuat, perbedaannya hanya pada peran R & D oleh lembaga riset mereka yang sangat massif.

Demikian pula dalam konteks struktur ekonomi, jelasnya, terlihat sekali keberpihakan negara pada kelompok terbesar rakyatnya, keterkaitan industri hulu dan hilirnya juga ditata dan tidak ada kebijakan CSR yang salah urus, karena yang harus dibangun adalah keterkaitan industri hulu dan hilir sektoral serta BUMN yang fokus pada bisnis intinya.

Seperti diketahui, perekonomian dunia sedang tidak stabil dan cenderung turun saat ini tidak akan berpengaruh sekali pada ekonomi Indonesia jika pemerintah mampu melakukan langkah-langkah restrukturisasi kelembagaan ekonomi. "Koperasi harus diutamakan untuk mengelola produksi hajat hidup orang banyak, bukan korporasi," tandas Defiyan.

AHMAD JAMALUDIN