Pemuda Muhammadiyah Sinyalir Keterlibatan Koorporasi Dalam Kasus Suap Meikarta

Dalam kasus suap perizinan Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 9 orang setelah OTT di Bekasi 14-15 Oktober lalu.

Pemuda Muhammadiyah Sinyalir Keterlibatan Koorporasi Dalam Kasus Suap Meikarta
PP Pemuda Muhammadiyah Gufron / Net

MONITORDAY.COM - Dalam kasus suap perizinan Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 9 orang setelah OTT di Bekasi 14-15 Oktober lalu. Salah satunya adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. KPK mengamankan uang senilai Rp 1,5 miliar, Rp 513 juta serta dan mobil Toyota Inova. Uang senilai Rp 1,5 miliar itu dikatakan sebagai bagian dari uang suap yang diberikan Lippo Group untuk suap ini yang mencapai Rp 13 miliar. 

Suap ini terkait perizinan properti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi. Suap digunakan untuk izin pembangunan superblock hunian apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pembangunan Meikarta ini merupakan megaproyek yang sedang digarap Lippo Group.

Yang menarik dari kasus OTT tersebut dari 9 orang yang ditetapkan tersangka, 4 diantaranya orang-orang Lippo Group yaitu Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group. 

Terkait kasus ini, Pemuda Muhammadiyah menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bekasi hanyalah bagian kecil dari kejahatan koorporasi yang diduga melibatkan perusahaan raksasa sekelas Lippo Group. 

"Maka terkait kasus ini KPK tidak cukup hanya menjerat Direktur atau pejabat senior di Lippo Group saja, " kata Direktur Satgas Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah Gufroni dalam siaran media, Jakarta, Kamis (18/10/2018)

Gufroni menjelaskan bahwa kejahatan korporasi sudah diatur  dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana pelaku korupsi tidak hanya setiap orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi. Selain UU, juga sudah terbit Peraturan MA No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. 

Dalam Pasal 1 angka 1  UU Tipikor bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa perbuatan/kesalahan pejabat senior (senior officer) diidentifikasikan sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Yang dalam arti sempit dapat diartikan bahwa hanya perbuatan pejabat senior yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi, dan dalam arti luas diartikan bahwa tidak hanya pejabat senior/direktur yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi tetapi juga agen dibawahnya.

"Bahwa kekuasaan korporasi yang amat luar biasa memiliki pengaruh besar bagi kehidupan orang, sejak kandungan hingga liang lahat. Kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dan dikontrol oleh korporasi. Kejahatan korporasi dapat menguras sumber daya alam, modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan," terangnya.

Dia menambahkan korporasi bisa menggerogoti fungsi dan kepercayaan pemerintah yang dibentuk secara demokratis. 

Sebagai contoh, Gufroni menggambarkan bagaimana andil besar suatu korporasi di negara AS untuk menghabiskan jutaan dolar dalam bentuk kontribusi kampanye, agar mendapat subsidi pemerintah, penghapusan hutang dan pajak. 

Artinya, kejahatan korporasi sudah menjadi hal yang sangat menakutkan. 

Dia juga menyutip dari pernyataan Ketua KPK, Agus Raharjo yang menyebutkan bahwa 90 % kasus korupsi yang ditangani KPK turut melibatkan sejumlah korporasi, baik sebagai pelaku kejahatan, orang yang bersama-sama melakukan kejahatan maupun pihak yang membantu memberi sarana dan prasarana kejahatan. 

Modusnya antara lain, berbentuk penyuapan untuk mendapatkan sejumlah proyek negara atau memengaruhi kebijakan.

Selanjutnya, KPK juga mengemukakan bahwa suatu data yang menyatakan, sejak tahun 2004 hingga Juni 2016, kasus terbanyak yang ditangani KPK adalah kasus penyuapan, yakni sebesar 50,9%. Ada sekitar 28,7% diantaranya adalah kasus Pengadaan Barang dan Jasa, serta 8,5 % merupakan kasus penyalahgunaan anggaran. 

Dalam catatan Gufron, baru ada 3 korporasi yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, salah satunya yaitu PT Duta Graha Indah (DGI) pada Juli 2017 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010. Saat ini kasusnya sudah mulai di sidangkan di Pengadilan Tipikor. 

Dengan pengalaman KPK sebelumnya dalam menuntaskan beberapa kasus suap yang melibatkan koorporasi tersebut. Maka Pemuda Muhammadiyah mendesak agar KPK juga tidak ragu untuk mengungkap jika  nantinya menemukan bukti kuat keterlibatan dari koorporasi yang dimiliki pengusaha James Riady itu.

"Apalagi saat ini, KPK sedang menyelidiki peranan Lippo Group dari para pelaku tindak pidana suap Meikarta di Bekasi. Bila tidak berani, maka kepercayaan publik yang sudah mulai tergerus terhadap KPK niscaya makin tak tersisa," pungkasnya.