Pemprov Jateng Terus Koordinasikan Larangan Mudik

MONITORDAY.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terus mengkoordinasikan terkait larangan mudik termasuk kaitannya dengan wilayah aglomerasi.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyebutkan aglomerasi juga untuk mengakomodir pekerja yang setiap hari bolak-balik tempat kerja yang beda daerah dengan rumahnya.

Politikus PDI-Perjuangan itu juga mengatakan kepolisian nanti akan mengatur soal batasan-batasan dalam aglomerasi.

"Aglomerasi biasanya ada penentuan satu regional, apakah eks karesidenan, di pemerintahannya apakah kemudian di daerah tertentu yang berhubungan. Nanti dari lantas membantu," kata Ganjar di kantornya, Semarang, Selasa (27/4/2021).

Orang nomor satu di Jateng itu mengatakan tidak sedikit pekerja yang melakukan kegiatan lintas wilayah tiap hari. 

Selainitu, diharapkan algomerasi tidak menghentikan perekonomiannya namun tetap menjaga agar luapan kerumunan akibat massa mudik tidak terjadi.

"Maka kemarin dikatakan ada yang bolak-balik dari rumahnya ke tempat kerjanya (setiap hari) di mana kota berbeda. Kan tidak boleh dilarang wong rejekine neng kana (rejekinya di sana), maka itu yang akan dimatangkan," urainya.

Adapun, Ganjar mengaku sudah melakukan koordinasi dengan para gubernur di Pulau Jawa terkait larangan mudik dan penyekatan perbatasan.

"Termasuk koordinasi 7 sekda disiapkan. Kemarin komunikasi dengan gubernur di Jawa untuk kita bareng-bareng mengatur agar mempersiapkan diri, terutama DKI, Jabar, Jateng. Jatim tidak terlalu banyak tapi kita tetap berkomunikasi," ujar Ganjar.

Maka dari itu, Ganjar berharap larangan mudik dipatuhi oleh masyarakat untuk mencegah ledakan kasus baru COVID-19 seperti yang terjadi di India. Sebab, momentum mudik itu berpotensi menyebabkan kerumunan.

"Kekhawatiran kalau mudik bareng itu mak bruk (seketika banyak), bahaya sekali. Saya berkali-kali ingatkan, seperti di India itu karena bareng-bareng," jelas Ganjar.

"Maka butuh dukungan masyarakat penting untuk tahan diri," pesannya.

Sekedar informasi, pemerintah telah melarang mudik saat Idul Fitri atau Lebaran 2021 pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun ada sejumlah wilayah yang warganya dapat melakukan mudik lokal di wilayah aglomerasi.

"Untuk masalah perkotaan, ada beberapa daerah yang sudah kami skip di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Nomor PM 13 Tahun 2021) tadi, yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan. Yang pertama adalah wilayah aglomerasi Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Kamis (8/4/2021) lalu.

Untuk di Jawa Tengah, wilayah pertama yang tercatat Aglomerasi yaitu Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi, sedangkan wilayah kedua adalah kawasan Solo Raya yang meliputi Solo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sraten, Karanganyar, dan Klaten.