Pemerintah Pastikan Destinasi Wisata Terapkan Protokol Kesehatan Ketat Saat Libur Lebaran
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Pemerintah memastikan destinasi wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin saat libur lebaran. Hal ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Pemantauan kesiapan destinasi wisata di masing-masing wilayah lokal kami terus koordinasi," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/5/2021).
Seperti diketahui, di musim lebaran tahun ini pemerintah memutuskan untuk menunda sementara mudik guna menekan penyebaran Covid-19. Namun untuk kegiatan wisata lokal, masih diperbolehkan tetap dengan memperhatikan data-data yang ada.
Keputusan ini berada sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan juga melihat aglomerasi yang ditetapkan.
Untuk itu Menparekraf Sandiaga mendorong pelaku usaha, baik destinasi wisata ataupun sentra ekonomi kreatif untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
"Seperti di DKI Jakarta yang telah mengeluarkan kebijakan bagi destinasi wisata yang buka, kapasitasnya dibatasi maksimal 30 persen dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin," kata Sandiaga.
"Kami akan berkoordinasi dan juga melakukan pemantauan. Seperti besok saya akan mengunjungi Ancol dan beberapa destinasi lain agar mereka menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat," kata Sandiaga.
Menparekraf sangat berharap protokol kesehatan yang ketat ini dapat dijaga agar destinasi dan sentra ekonomi kreatif tidak menjadi pemicu klaster baru.
"Jadi kembali lagi pada diri kita sendiri. Pemerintah akan memantau, juga akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Tapi kembali lagi pada masyarakat sendiri yang harus sadar. Kewaspadaan harus ditingkatkan dan masyarakat juga bisa mengawasi," ujar Sandiaga.
Terkait travel corridor arrangement, Menparekraf mengatakan persiapan terus dilakukan sambil memantau situasi pandemi Covid-19 di Batam dan Bintan serta zona Bali.
Kemenparekraf juga secara aktif berkoordinasi secara intensif lintas K/L serta melakukan monitoring dan evaluasi dengan unsur pemda di tiga zona tersebut.
"Semua isu dipetakan secara rinci, mana yang menjadi kewenangan K/L dan Pemda untuk diselesaikan sebagai bentuk aspek penawaran dan diplomasi dengan negara fokus pasar sebagai aspek permintaan," kata Sandiaga Uno.
