Pemerintah Diminta Percepat Uji Klinis Vaksin Covid-19

Dengan jumlah vaksin yang terbatas, saat ini untuk tahap pertama kedatangan hanya 1,2 juta dosis, pemerintah diyakini sudah memiliki data siapa yang menjadi prioritas untuk diberikan vaksin

Pemerintah Diminta Percepat Uji Klinis Vaksin Covid-19
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.

MONITORDAY.COM - Kehadiran vaksin Covid-19 produksi Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat atas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari sembilan bulan.

Agar bisa segara dimanfaatkan masyarakat, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintah agar mempercepat proses uji klinis vaksin dari China tersebut.

"Kita patut bersyukur karena vaksin sudah datang. Tinggal pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat uji klinisnya," kata Jazilul dalam pernyataan tertulis, Selasa (8/12).

Jazilul juga meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi terkait sasaran utama peredaran vaksin serta kapan diedarkan, sehingga masyarakat tidak lagi bertanya-tanya.

"Dengan jumlah vaksin yang terbatas, saat ini untuk tahap pertama kedatangan hanya 1,2 juta dosis, pemerintah pasti sudah memiliki data siapa yang menjadi prioritas untuk diberikan vaksin," kata dia.

Terkait Harga, pria yang akrab disapa Gus Jazil itu meminta agar tidak dipatok terlalu tinggi, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat. 

Selain itu, Pemerintah juga diminta memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menggratiskan bagi masyarakat miskin.

"Masyarakat yang tidak berkemampuan dan rentan itu yang diutamakan dan diberi subsidi," kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Di sisi lain, Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu  khawatir terhadap risiko atau efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh vaksin ini. Sebab, menurutnya, pemerintah pasti tidak akan menjerumuskan warganya.

"Soal risiko atau efek samping dari vaksin ini tentu pemerintah yang tahu itu, tapi nggak mungkin pemerintah menjerumuskan warganya dengan vaksin yang tidak sesuai standar," kata Gus Jazil.