Pembangunan Gedung Baru DPR, Antara Kebutuhan dan Kemewahan
PAN nilai rencana pembangunan gedung baru tidak melihat kondisi rakyat, PKS nilai ini adalah kebutuhan.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM – Rencana pembangunan gedung baru DPR dan apartemen yang digunakan untuk tempat tinggal anggota DPR dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Rencana tersebut dinilai tidak merasakan kondisi rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, malah DPR ingin mempertontontkan kemewahan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto dalam konferensi persnya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).
“Fraksi PAN DPR RI tegas menolak rencana pembangunan ini,” katanya.
Yandri menilai alasan rencanana pembangunan apartemen untuk meningkatkan kinerja anggota tidak masuk akal. Baginya masalah ketidakhadiran anggota DPR dalam banyak rapat dan kerja legislasi tidak maksimal, bukan karena permasalahan tempat tinggal anggota DPR.
"Misalnya rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, banyak yang tidak ditempati anggota DPR sehingga masalah ketidakhadiran dan menurunnya produk legislasi harus dilihat secara komprehensif agar tidak menyakiti hati rakyat,"jelasnya.
Sementara itu, menurut dia, terkait rencana pembangunan gedung baru DPR, lebih baik dibatalkan karena kondisi keuangan negara tidak memungkinkan. Dia menilai lebih baik dilakukan renovasi daripada membangun gedung baru karena dananya tidak terlalu besar sehingga DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat, jangan memutuskan sepihak.
"Tanya dahulu kepada rakyat bagaimana responnya, jangan memutuskan hanya dari versi DPR saja. Ada tujuh proyek DPR namun kalau keuangan negara tidak memungkinkan maka tidak perlu,"katanya.
Sikap politik PAN tak sejalan dengan PKS. PKS justru mendukung rencana perluasan gedung DPR dengan alasan mutlak diperlukan karena gedung yang lama sudah over kapasitas.
Maka itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta publik perlu memahami bahwa perluasan gedung bagi anggota dewan adalah keniscayaan. Menurutnya dulu, gedung tersebut dibangun untuk sekitar 800 orang dan sekarang sudah ada kurang lebih 5.000 orang lalu lalang di gedung parlemen. "Karena dulu satu anggota dewan, satu satu spri (staf pribadi). Sekarang anggota dewan nambah. Satu anggota dengan tenaga ahli dan lain-lainnya ada tujuh orang. Logika umumnya, memang diperlukan perluasan," kata Sohibul di Jakarta, Jumat (18/8).
Hanya, Sohibul memberikan catatan bahwa menurutnya tidak semua hal yang dianggap penting, seperti penambahan gedung DPR itu menjadi prioritas utama. Dia mengatakan konsen anggota dewan sudah selaiknya peka apakah kebutuhan penambahan gedung itu menjadi prioritas atau tidak?
"Di tengah ekonomi kita yang stagnan, maka apakah menjadi orioritas atau tidak, baiknya ditahan sampai suatu saat kondisi ekonomi kita jadi baik," ujarnya.
