Peluncuran Diundur, PMO Kartu Prakerja : Kami Tidak Ingin Nantinya Ada Pendaftar Yang Kecewa
Kami tidak ingin nantinya ada pendaftar yang kecewa karena kendala teknis. Kami saat ini juga aktif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintahan tentang perubahan jadwal ini.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Peluncuran program kartu prakerja melalui situs prakerja.go.id dipastikan mengundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Rencananya, program kartu prakerja akan diluncurkan pada Kamis (09/04/2020) hari ini. Namun, mundur menjadi Sabtu (11/04/2020).
Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja menyatakan ada kendala teknis sehingga peluncuran kartu ini harus mengalami kendala.
“Kami tidak ingin nantinya ada pendaftar yang kecewa karena kendala teknis. Kami saat ini juga aktif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintahan tentang perubahan jadwal ini,” kata Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (09/04/2020).
Lebih lanjut, Panji mengatakan meski ada perubahan tanggal menurutnya hal itu tidak menjadi masalah. Menurutnya, pemunduran waktu peluncuran masih berada dalam rentang waktu yang dijanjikan yaitu pekan kedua April 2020.
Adapun, untuk kuota pertama pendaftaran akan dibuka 164 ribu pendaftar per-minggu. Bahkan, selama tahun 2020 ditargetkan bisa mengakomodir 5,6 juta pendaftar.
“Kami mengajak masyarakat untuk menyiapkan informasi seperti data diri, NIK, nomor HP, email dan sebagainya agar dapat sukses mendaftar di situs resmi tanggal 11 April nanti,” jelasnya.
Sebelumnya, Peluncuran kartu prakerja ini dijanjikan pemerintah pada Kamis (09/04/2020). Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani pada Rabu (08/04/2020) menyebutkan kartu prakerja akan diluncurkan persis esok harinya.
Namun, program ini sudah dimodifikasi dengan penambahan sejumlah manfaat baru. Dengan demikian agak berbeda dengan yang sempat diluncurkan, Jumat (20/03/2020) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
Terkait perubahan itu merupakan penambahan manfaat dana Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan. Hal ini menambah manfaat selain biaya pelatihan secara online dan biaya transportasi.
Kemudian, ditargetkan 1 juta orang, sasarannya ditambah menjadi 5,6 juta. Anggarannya juga ditambah menjadi Rp20 triliun dari semula Rp10 triliun.
