Peluang Industri Herbal, Ekonom : Kita Perlu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sampai 2045
Tapi kita juga bisa memulai itu dari yang bukan pengobatan, tetapi lebih mengembangkan untuk pendamping. Itu kan menjadi market yang sangat besar, sehingga kita menyiapkan diri dengan sdmnya, dengan teknologinya, dan sebagainya, sambil mengembangkan.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Masyarakat sepertinya sedikit demi sedikit mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Karena, obat-obatan herbal dan tradisional banyak dicari untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Bahkan, Pedagang jamu pun ikut kecipratan untung dengan meningkatnya permintaan terhadap obat-obatan dari bahan alami.
Ekonom Senior CORE, Hendri Saparini mengatakan sudah saatnya pemerintah fokus pada industri herbal. Sebab, pemanfaatan obat herbal di dalam negeri saat ini dinilai belum maksimal.
Menurut Hendri, pemerintah dapat memulainya sebagai alat dan bahan kebutuhan pendamping, baik yang berhubungan dengan ketersediaan bahan konsumsi bagi masyarakat.
"Tapi kita juga bisa memulai itu dari yang bukan pengobatan, tetapi lebih mengembangkan untuk pendamping. Itu kan menjadi market yang sangat besar, sehingga kita menyiapkan diri dengan sdmnya, dengan teknologinya, dan sebagainya, sambil mengembangkan tadi," kata Hendri saat diskusi online Kopi Pahit bertajuk 'Peluang Industri Farmasi Berbasis Herbal Hadapi New Normal', Sabtu (06/06/2020).
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Hendri menilai pentingnya rencana jangka panjang yang baru sehingga dapat menyongsong ‘Indonesia emas’ pada 2045. Selain itu, diperlukan perencanaan serta pembangunan yang konsisten dari pemerintah.
"Menuju 2045 pidato presiden pada saat pengangkatan itu, kita harus membuat satu rencana jangka panjang yang baru. Karena perubahannya sangat luarbiasa besar dan opportunity juga banyak sangat berkembang. Sehingga kita perlu rencana pembangunan jangka panjang sampai 2045," ucapnya.
Lebih lanjut, Hendri juga meminta fokus pemerintah itu dimasukkan kedalam kerangka kerja terperinci (blueprint) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program pemerintah dan serta implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kementerian.
"Jadi kita pingin mendorong bahwa kalo memang betul pemerintah menjadikan ini sebagai salah satu prioritas, karena tadi ada market, sumber daya, sebagainya, masukan itu ke dalam blueprint. Kalo dimasukkan kedalam blueprint akan disokong oleh berbagai stakeholder yang ada disitu untuk mewujudkan," tambahnya.
Adapun, Hendri mendorong perencanaan pembangunan jangka panjang dari berbagai pihak yang mendasarkan pada pada kekuatan bangsa untuk mewujudkan 'Indonesia emas' pada 2045.
"Mari kita buat segera membuat rencana pembangunan jangka panjang yang baru, yang betul-betul mendasarkan pada pada kekuatan dan opportunity yang kita miliki," pungkasnya.
