PBNU Minta Reuni 212 Tak Dimasuki Unsur Politik
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap tidak ada unsur politik dalam kegiatan Reuni 212 yang akan digelar di Jakarta, Minggu (2/12). Ketua PBNU Robikin Emhas mengatakan, bahwa pihaknya sebenarnya mempersilahkan, karena pada dasarnya itu merupakan ajang silaturahmi antara sesama muslim.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap tidak ada unsur politik dalam kegiatan Reuni 212 yang akan digelar di Jakarta, Minggu (2/12). Ketua PBNU Robikin Emhas mengatakan, bahwa pihaknya sebenarnya mempersilahkan, karena pada dasarnya itu merupakan ajang silaturahmi antara sesama muslim.
"Kalau kegiatan itu dimaksudkan sebagai ajang silaturahim, silakan saja. Toh itu bagian dari upaya mempererat persaudaraan di antara sesama umat Islam," kata Ketua PBNU Robikin Emhas di Jakarta, Kamis (29/11).
Menurut Robikin, silaturahim adalah perintah agama. Namun demikian, harus dilakukan dengan tetap menjujung tinggi adab dan tata cara bersilaturahim. Oleh karena itu, Ia meminta untuk menjaga ucapan dan tindakan, jangan sampai mengandung ujaran kebencian serta adu domba.
Robikin juga menambahkan, upaya memperkokoh ukhuwah islamiyah tidak boleh dicederai dengan melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial sebagai sesama warga negara (ukhuwah wathaniyah) maupun warga dunia sebagai sesama anak manusia (ukhuwah insaniyah).
Menurut dia, tiga matra ukhuwah atau persaudaraan tersebut harus berada dalam satu tarikan nafas, tidak boleh dipilah dan hanya diambil salah satunya. Karena itu, Ia meminta, Jangan sampai niat baik mempererat silaturahim, meningkatkan ukhuwah islamiyah dalam forum Reuni 212 justru merusak ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah.
Kemudian, Robikin juga menambahkan, dalam bingkai NKRI, agama hendaknya sebagai inspirasi di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara, bukan sebagai aspirasi. Karena itu, agama harus untuk pemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk meningkatkan etos kerja dan daya saing sebagai bangsa serta mempertinggi peradaban dunia.
"Bukan menempatkan agama sebagai alat meraih suara dalam politik elektoral," tambahnya.
Sebelumnya, panitia aksi Reuni 212 memang melarang para pesertanya untuk membawa atribut politik berbentuk apapun, karena dikhawatirkan aksi tersebut dianggap mengandung unsur politik.
"Kami melarang peserta mengenakam atribut politik. Cukuplah pakai pakaian putih-putih, atribut tauhid: boleh kaos, boleh bendera, boleh topi," kata ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, kepada Wartawan, di Jakarta, Rabu (28/11).
Meski melarangan para peserta alumni membawa atribut politik, namun dirinya mengaku tak bisa menjamin kegiatan tersebut nantinya akan 'bersih seratus persen' dari atribut parpol. Ia mengaku panitia mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
