Radikalisme Kian Marak, Prof Zudan: Karena Kurangnya Budaya Tata Krama Pada Tata Negara

MONITORDAY.COM - Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, radikalisme agama atau kekerasan atas nama agama muncul karena kurangnya budaya tata krama pada tata negara.

Hal tersebut disampaikan Pria yang biasa disapa Prof Zudan itu dalam acara Talkshow "PR buat PakDe Jokowi, Edisi Radikalisme" di Koffee Konco, Lantai Lobby Mall Epiwalk, Epicentrum, Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu, (01/06/2019).

"Negara kita memiliki budaya nusantara adi luhung yang menerapkan tata krama dan sopan santun dalam berbicara. Bahasa menjadi batasan-batasan untuk menghindari kekerasan dan konflik, sehingga ada unggah ungguh antara rakyat dan pemerintah, antara yang muda dan tua dan antara kelompok satu dan lainnya. Kalau tata krama dikedepankan kembali saya yakin tata negara kita juga akan menjadi kuat," kata Prof Zudan yang juga menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Dirinya sebagai Ketua Umum Korpri Nasional menegaskan, bahwa dalam sumpah korpri sudah disebutkan bahwa setia pada negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, mematuhi perintah atasan dan bersedia melindungi, mengayomi dan melayani segenap warga negara Indonesia.

"Kalau ada PNS yang anti Pancasila jelas sudah melanggar dan harus mundur dari PNS. Mereka sudah melanggar sumpah sebagai pegawai negeri sipil (PNS)," tandasnya.

Terakhir katanya, dahulu ada P-4 sebagai penguat pemahaman pengamalan Pancasila kepada PNS, pegawai BUMN, siswa, guru dan dosen. Nanum, sejak reformasi dihapus dengan dasar kebebasan berpendapat dan berpandangan.

"Akhirnya kebebasan tersebut kebablasan sehingga mau menabrak asas ideologi negara Pancasila. Karena itu dirinya mendukung memperkuat dan mempertahankan BPIP sebagai sarana penguatan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan pemerintah itu sendiri," ujar Prof Zudan yang sudah sejak muda menjadi dosen dan PNS