Muncul Petisi Penolakan, Ini Alasan Diberlakukan Syarat Kartu Vaksin

MONITORDAY.COM - Diberlakukannya kebijakan syarat kartu vaksin untuk beberapa aktivitas publik menuai polemik di masyarakat. Belakangan muncul petisi berjudul 'Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi' yang dibuat di situs change.org. 

Petisi ini menilai syarat kartu vaksin tersebut tidak adil terutama bagi orang yang tidak memenuhi syarat vaksinasi. Hingga berita ini ditulis, pada Rabu (8/9/2021) pukul 18.30, petisi ini telah diteken sebanyak 126.352 orang. 

Menangapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penerapan syarat kartu vaksinasi merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penyebaran Covid-19. 

"Karena mereka yang sudah divaksinasi memiliki perlindungan yang lebih dari penularan dibandingkan dengan orang yang belum tervaksinasi," kata Wiku, dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/9/2021). 

Terkait masih ditemukannya beberapa masalah pada aplikasi skrining kesehatan digital tersebut, Wiku menyebut saat ini pemerintah terus berupaya menyelesaikannya. 

"Melalui kolaborasi antar-kementerian dan lembaga, pemerintah akan terus berupaya memperbaikinya. Agar upaya perlindungan kesehatan, sekaligus ketepatan dan keamanan data masyarakat dapat dicapai," jelasnya. 

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu menyayangkan adanya petisi tersebut.  

Maxi menegaskan, akselerasi vaksinasi yang kemudian diimplementasikan dalam penerapan dalam aktivitas sektor non kesehatan merupakan salah satu strategi menuju fase endemik. 

"Kalau saya pribadi sangat disayangkan kalau itu, menurut saya itu kan bukan beban," tuturnya. 

Maxi menyebut, pihaknya bakal lebih mengapresiasi apabila petisi atau protes warga itu terkait ketersediaan vaksin yang menipis di tengah animo masyarakat terhadap vaksinasi yang mulai tinggi. 

Meski begitu, Maxi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat lewat petisi daring itu wajar, bahkan menurutnya di sejumlah daerah ada yang sampai melakukan demonstrasi menolak kartu vaksinasi sebagai syarat administrasi di sektor sosial-ekonomi itu. 

"Jadi kalau itu yang dimaksud agar supaya syarat itu bisa, tetapi dengan ketersediaan orang, vaksin, dan tempat akses itu mudah mungkin, kalau itu saya kira kami akan benahi," kata dia.