Muhammadiyah: Hanya Karena Investasi, Tidak Berdaya Saat Kedaulatan Dilanggar

Indonesia tidak boleh tunduk kepada China hanya karena investasi

Muhammadiyah: Hanya Karena Investasi, Tidak Berdaya Saat Kedaulatan Dilanggar
Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Muhyiddin Junaidi (Foto: Muhammadiyah TV)

MONITORDAY.COM - Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi, menilai Indonesia tidak boleh tunduk kepada China hanya karena investasi, terlebih ada pernyataan pejabat Negara yang terkesan tidak perlu dibesar-besarkan permasalahan Natuna, padahal China dengan sengaja merampok Ikan di Natuna bahkan mengklaim atas wilayah NKRI di wilayah tersebut. Ini jelas pelanggaran kedaulatan Negara. 

"Harus diakui, kita semakin tidak punya taring jika berhadapan dengan Negara Asing terutama China hanya karena Investasi, Jangan karena investasi China, kita jadi gadaikan kedaulatan kita kepada investor tersebut. Dalam hal ini kita harus tegak, tidak ada yang namanya mengalah, tidak ada istilahnya menarik diri karena itu adalah hak dan kedaulatan Republik Indonesia, saya dengar kabar Nelayan kita pun diusir saat melaut diwilayah NKRI, ini apa-apaan, kita mau dijajah China" ucapnya kepada wartawan, ahad (5/1/2020)

Muhammadiyah, ujar Muhyiddin, menghimbau agar pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap pelanggaran konvensi internasional yang telah disepakati oleh PBB.

"Muhamamdiyah menolak arogansi China yang menunjukkan kesombongan tersebut dengan melewati batas-batas geografi dan teritorial wilayah Indonesia," kata dia.

Muhyiddin menyoroti klaim China berhak atas wilayah laut Natuna harus direspon oleh Pemerintah Indonesia secara serius. Dengan kekuatan Ekonomi, China merasa tidak ada saingannya sehingga ingin menabuh perang dengan Negara yang dirasa lemah. Secara tidak langsung, China memberi kode bahwa apapun tindakan mereka,  tidak akan ada masalah bahkan melanggar konvensi Internasional sekalipun.  

"Klaim China yang mengatakan dia berhak berada di situ adalah pelanggaran nyata dan harus dibawa ke mahkamah internasional," tutur dia.

Muhyiddin melanjutkan, bangsa Indonesia itu harus bersikap kritis atas apa yang China berikan untuk Indonesia.

"Harus belajar bahwa China memiliki niat tak baik, dalam hal ini dengan melakukan berbagai macam cara melalui investasi, ternyata di balik investasi yang mereka tanamkan itu punya agenda tersendiri, berkacalah dengan negara-negara yang dulunya mereka berikan investasi dan pada akhirnya tidak punya hak bahkan terkesan jadi jajahan China," imbuhnya.