Minimnya Wacana Berkualitas Dalam Kampanye Pemilu
Publik dan calon pemilih dalam pemilu semestinya mendapatkan sajian diskusi yang berbobot dalam berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah. Dari kondisi ekonomi makro hingga persoalan ekonomi yang dihadapi publik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Harapan publik adalah munculnya perdebatan yang cerdas, adu data, dan perang gagasan antar kandidat yang menunjukkan tingginya kualitas demokrasi di Indonesia.
Taufan Agasta
MONDAYREVIEW. COM - Publik dan calon pemilih dalam pemilu semestinya mendapatkan sajian diskusi yang berbobot dalam berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah. Dari kondisi ekonomi makro hingga persoalan ekonomi yang dihadapi publik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Harapan publik adalah munculnya perdebatan yang cerdas, adu data, dan perang gagasan antar kandidat yang menunjukkan tingginya kualitas demokrasi di Indonesia.
Alih-alih mendapat sajian wacana yang berbobot, publik dihadapkan pada diskusi kurang bermutu karena lontaran ‘iseng’ para politisi. Dari soal tempe setipis ATM, sontoloyo, gederuwo, hingga perdebatan tentang ‘50 Ribu Rupiah dapat apa’ yang mewakili keprihatinan politisi pada rendahnya daya beli masyarakat.
Kritik Titiek Soeharto tentang 50 ribu dapat apa, menjadi polemik di tengah suasana kampanye yang makin hangat. Lontaran bernuansa gimmick itu kembali memperlihakan masih minimnya wacana berkualitas dalam kontestasi politik menjelang Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Kubu Prabowo-Sandi ingin menunjukkan bahwa Pemerintah gagal dalam menyejahterakan masyarakat.
Isu tentang 5 ribu dapat apa semakin hangat diperbincangkan. Bahkan hingga memunculkan tantangan (challenge). Ada semacam ajang pembuktian mirip reality show untuk membuktikan bahwa uang Rp 50 ribu masih berarti bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kubu pro petahana ingin menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih cukup baik. Tak dapat dipungkiri bahwa inflasi cukup rendah selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Pendapat publik dari dua kubu juga santer saling berbalas. Umpan gimmick lebih efektif direspon khalayak daripada tawaran gagasan yang komprehensif. Isu-isu yang substansial hampir tak tersentuh secara utuh dalam diskusi para kandidat dan juru kampanye mereka di ruang publik. Terkait isu yang seharusnya menjadi proritas dalam kampanye Pemilu 2019, Mondayreview.com meminta tanggapan pengamat ekonomi dari kalangan akademisi.
“Saya kira isu ketimpangan ekonomi, intoleransi ekonomi, penekanan high cost economy, birokrasi perizinan, dan lain-lain. Saya kira dua kandidat itu harus memberikan gambaran dan solusi konkret dan terukur. ” kata Mukhaer Pakkana. Bagi Rektor ITB-AD ini para pelaku ekonomi bermodal raksasa yang tidak memberi ruang bagi pemain kecil merupakan intoleransi ekonomi yang harus dihapus dari bumi Indonesia. Dan para kandidat dalam Pilpres dan Pileg mendatang harus memiliki komitmen yang jelas terkait isu tersebut.
Mukhaer konsen pada perlunya perhatian pada Hak Azasi Ekonomi, keadilan ekonomi, dan nasionalisme ekonomi. Negara melalui aparatur pemerintahnya tidak boleh melakukan diskriminasi, favoritisme, pemberian privilege pada orang dan kelompok tertentu, ekslusifitas, dan lainnya.
Di sisi lain nasionalisme ekonomi juga harus menjadi pilar yang tak boleh diabaikan. Nasionalisme ekonomi merupakan hak asasi ekonomi suatu negara untuk melindungi diri dari imprealisme bangsa asing. Menurut Mukhaer Konsep Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari) sebagai pengejawantahan nasionalisme ekonomi sudah diucapkan Bung Karno pada 1966.
