Menyusul Kelangkaan Premium Dan LPG, Polisi Berkoordinasi Dengan Pertamina Soal Kelangkaan Solar Bersubsidi di Batam

MONITORDAY.COM - Kelangkaan ternyata terjadi bukan hanya pada gas LPG 3 kilogram dan premium di Batam, dan Kepulauan Riau (Kepri). Ternyata solar subsidi pun ikutan langka di Batam.

Karena alasan itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri memanggil Pertamina Area Kepri dan sejumlah instansi terkait yang ada di Pemkot Batam untuk mencari tahu apa penyebab kelangkaan BBM subsidi tersebut.

Branch Marketing Manager Pertamina Wilayah Kepri Oos Kosasih mengatakan hingga 31 Oktober 2018, telah disalurkan sebanyak 34,701 kiloliter atau 114 kiloliter per hari di wilayah Batam.

Jumlah ini meningkat 28 persen dibandingkan dengan rata-rata penyaluran harian tahun 2017, yaitu 89 kiloliter per hari.

Tak hanya itu, bahkan khusus untuk bulan Oktober, Pertamina menyalurkan biosolar sebanyak 119 kl per hari.

"Dengan kondisi tersebut, seharusnya pasokan solar bersubsidi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Batam. Sesuai dengan Surat Edaran Walikota Batam, penyaluran solar subsidi hanya diberikan kepada konsumen yang memiliki fuel card," katanya, Kamis (15/11/2018).

Oos menegaskan, Pertamina MOR I menjamin pasokan solar bersubsidi normal di wilayah Batam.

"Batasan transaksi solar bersubsidi maksimal 30 liter per hari dan hanya untuk konsumen yang memiliki fuel card," jelasnya.

Sejauh ini, pengelolaan fuel card untuk konsumen kendaraan pribadi dan angkutan umum atau barang tersebut cukup efektif untuk memastikan pasokan solar subsidi tepat sasaran.

Jumlah fuel card yang telah didistribusikan sebanyak 18.677 buah kartu kepada konsumen.

Kendati demikian, dilakukan juga proses pemblokiran terhadap kartu-kartu yang telah dilaporkan hilang atau rusak serta nomor kartu yang diduga digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Hingga awal November, permohonan blokir kartu telah diminta sebanyak 3370 fuel card," jelas Oos.

Penyaluran biosolar tepat sasaran juga sejalan dengan Perpres 191/2014, dimana kriteria konsumen sudah jelas disebutkan di dalam lampirannya.

"Pertamina berperan sebagai badan usaha yang ditunjuk untuk mendistribusikan BBM bersubsidi, adapun pengawasan dilakukan oleh stakeholder terkait yang berwenang sesuai regulasi yang ada," terangnya.

Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Rustam Mansur mengaku sengaja memanggil dan mengumpulkan instansi terkait ini untuk mencari penyebab atas kelangkaan ini.

Bahkan, hasil dari koordinasi yang dilakukan antara pihaknya dengan Pertamina dan instansi terkait didapat bahwa saat ini Pertamina sedang melakukan normalisasi penyaluran solar subsidi tersebut.

"Hal ini yang membuat terjadinya antrian panjang di sejumlah SPBU," kata Rustam.

Selain itu, normalisasi ini juga bertujuan untuk menimalisir terjadinya penimbunan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Dengan normalisasi ini, Pertamina bisa mendata berapa sebenarnya keperluan solar untuk Batam dan ada berapa juga fuel card yang beredar di lapangan," pungkasnya.