Menyoal Produktivitas dan Tata Niaga di Hari Pangan

MONDAYREVIEW.COM- Dengan jumlah populasi yang besar, Indonesia menghadapi masalah ketahanan pangan. Tidak hanya soal ketersedian namun juga ragam dan kualitasnya. Juga aspek keekonomiannya. Seringkali petani harus berhadapan dengan anjloknya harga komoditas pertanian, kelangkaan bibit dan mahalnya pupuk. Distribusi atau rantai pasoknya pun belum benar-benar efisien.

Sementara itu produktivitas pertanian kita masih tertinggal bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga penghasil pangan. Dalam era pasar bebas dimana proteksi semakin sulit dilakukan tentu rendahnya produktivitas akan berdampak pada kedaulatan pangan kita.   

Menurut artikel dalam situs resmi Bulog,  ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak jarang sarana dan prasaran distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri (kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta yang lebih mahal daripada dari Australia ke Jakarta; atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan yang lebih mahal dari pada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta).

Dalam suatu kesempatan Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai Peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober ini menjadi momen bagi Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

Felippa menilai dibutuhkan solusi yang menyeluruh untuk mencapai ketahanan pangan untuk Indonesia, baik dari dalam maupun ke luar. Dari dalam negeri, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja, penguatan kapasitas petani dan pertanian domestik perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan.

Sementara itu dari sisi tataniaga, sudah menjadi rahasia umum akan panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar dengan penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu (monopoli, kartel dan oligopoli). Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran). Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari pangan lokal ke bahan pangan impor.

Dengan pertimbangan permasalahan pangan tersebut di atas maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang.

Sementara itu di sisi lain, pemerintah juga perlu merelaksasi bahkan menghilangkan hambatan, baik tarif dan non tarif dalam perdagangan pangan. Adanya hambatan akan memengaruhi minat investor untuk masuk ke pasar Indonesia.

Implementasi non tariff measures (NTM) atau hambatan non tarif dalam perdagangan merupakan hal yang wajar. Namun jika NTM diimplementasikan secara berlebihan, terutama pada sektor-sektor yang memengaruhi kesejahteraan orang banyak seperti pangan, hal ini dapat berdampak negatif, salah satunya pada angka kemiskinan.

Menurut Felippa, implementasi berbagai bentuk NTM sudah terbukti memengaruhi harga komoditas pangan, terutama komoditas yang tergolong penting.

Hasil penelitian terbaru CIPS menunjukkan implementasi NTM memengaruhi harga komoditas pangan yang memiliki relevansi tinggi terhadap masyarakat Indonesia, yaitu beras dan daging.

Ketahanan pangan Indonesia, berdasarkan Global Food Security Index yang dikeluarkan the Economist Intelligence Unit setiap tahunnya, berada di ranking 62 dari 113 negara. Akibatnya lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan bernutrisi karena terhambat harga yang mahal. Selain menyebabkan rentannya ketahanan pangan, harga yang mahal juga berkontribusi pada angka stunting di Indonesia.

Harga makanan dan kemiskinan memiliki keterkaitan karena pengeluaran terbesar rumah tangga adalah untuk makanan. Bank Dunia menyebutkan rata-rata orang Indonesia menghabiskan 48,55 persen dari pengeluaran mereka untuk makanan dan minuman.

Kondisi ini membuat orang Indonesia, terutama yang berpenghasilan rendah, sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Ketika harga naik, orang-orang yang sudah di ambang kemiskinan dihadapkan pada pilihan untuk menjadi miskin atau kelaparan.

CIPS merekomendasikan kajian menyeluruh terhadap semua NTM lintas kementerian dan lembaga di sektor pangan dan pertanian. Kajian ini dapat menjadi acuan untuk melangsingkan regulasi sehingga tidak ada NTM yang tumpang tindih berlebihan.

Dengan mengurangi hambatan perdagangan NTM, masyarakat bisa menikmati pangan berkualitas dan beragam dengan lebih murah.