Menteri PPPA : Pemerintahan Jokowi-JK Berkomitmen Wujudkan Negara Ramah Perempuan dan Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menyebut, pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama empat tahun terakhir terus berkomitmen meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan secara umum. Hasilnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terus meningkat setiap tahunnya.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menyebut, pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama empat tahun terakhir terus berkomitmen meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan secara umum. Hasilnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terus meningkat setiap tahunnya.
Hal itu disampaikannya dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Afirmatif", bertempat di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
"Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2016 sebesar 90,82, naik di tahun 2017 menjadi 90,92. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2016 sebesar 71,39 dan naik menjadi 71,74 di tahun 2017," ungkap Yohana.
Kenaikan angka IPG dan IDG tersebut salah satunya didukung dengan semakin banyaknya kaum perempuan yang menjadi pelaku ekonomi. Terkait itu, Kementerian PPPA memiliki program industri rumahan yang diarahkan untuk ibu-ibu korban kekerasan dan rentan ekonomi, yang mana hingga tahun 2018 telah mencetak sebanyak 3.507 industri rumahan.
"Industri rumahan itu tersebar di 46 desa/kelurahan, 26 kecamatan, 20 kabupaten/kota, 15 provinsi. Saat ini semuanya sudah dikembangkan terus untuk menjadi model ke daerah-daerah lain," imbuhnya.
Selain perempuan, kelompok yang juga perlu perhatian khusus dari pemerintah adalah anak-anak. Menurut Menteri Yohana, pihaknya selama empat tahun ini juga terus berkomitmen meningkatkan wilayah ramah anak di Indonesia.
Disebutkan, sampai tahun 2018 ini sudah terbentuk 466 Forum Anak, 87 unit Pusat Kreativitas Anak, 719 Puskesmas Ramah Anak, 81 Unit Pusat Pembelajaran Keluarga, 10.210 Sekolah Ramah Anak, dan 343 kabupaten/kota layah anak.
"Di Forum Anak, kami dorong anak-anak sebagai pelapor dan pelopor menyosisalisasikan ke sekolah-sekolah, sebagai agent of change yang membantu pemerintah menyiapkan generasi kita di masa depan yang lebih baik lagi. Sehingga di sekolah ramah anak sudah tidak ada perundungan, kekerasan, narkoba, merokok, dan lain-lain," jelas Yohana.
Sementara terkait perdaganan perempuan dan anak, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas di 32 provinsi dan 192 kabupaten/kota, 179 komunitas anti-perdagangan orang, Kelompok Bina Keluarga TKI di 21 kabupaten/kota, dan menyediakan 263 tempat pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
