Menteri Agama: Myanmar Harus Hormati Hak Kemanusiaan Rohingya
Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah proaktif dan produktif dalam upaya mengakhiri krisis kemanusaian tersebut.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM – Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya merupakan wujud tidak menghormatinya pemerintah Myanmar terhadap hak kemanusiaan. Seharusnya pemerintah memperlakukan perlakuan yang sama tanpa memandang agama dan etnis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan persnya seperti dilansir Antaranews.com, Minggu (3/9).
Lukman mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong, agar pemerintah Myanmar benar-benar melindungi hak kemanusian. Sehingga tidak terjadi krisis kemanusiaan di negara tersebut. “Myanmar harus memberikan penghormatan terhadap hak kemanusiaan, tanpa memandang etnis dan agama. Muslim Rohingya harus diberikan perlindungan," ujarnya.
Lebih lanjut, Politikus PPP ini sangat miris melihat pelanggaran hak kemanusiaan di Myanmar terjadi saat ini. Terlebih terjadi bersamaan umat Islam dari berbagai negara sedang melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu beribadah haji. Umat Islam saat ini tengah melakukan napak tilas pesan kemanusiaan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sekitar 1.200 tahun silam, kata dia, Nabi Muhammad memberikan pesan kepada umat manusia saat khutbah wada (perpisahan) di Arafah. Dalam pesan itu, lanjut dia, Nabi Muhammad menyampaikan kurang lebih "Wahai manusia, sungguh darahmu hartamu dan kehormatanmu adalah haram. Artinya, setiap manusia tidak boleh mengalirkan darah, merampas harta dan mengganggu kehormatan sesamanya atas alasan apapun. "Pesan Nabi ini menunjukkan bahwa menjadi kewajiban bersama umat manusia untuk menjaga nyawa, harta dan kehormatan diri," katanya.
Menurut Lukman Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah proaktif dan produktif dalam upaya mengakhiri krisis kemanusaian tersebut. Di antaranya, pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang beranggota 11 ormas dan lembaga kemanusiaan.
Pemerintah Indonesia, kata dia, juga terus mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mengembalikan situasi keamanan, menghindari penggunaan kekerasan, memberikan perlindungan serta memberikan akses bantuan kemanusiaan. Pemerintah juga mendukung dilaksanakannya rekomendasi laporan mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk mengatasi situasi tersebut.
Dia mengatakan sejumlah pihak juga sudah dihubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, antara lain Sekjen PBB Antonio Guteres dan beberapa menteri luar negari negara sahabat. Pemerintah Indonesia terus berusaha membantu atasi krisis kemanusiaan dengan bersinergi dengan kekuatan masyarakat. “Saya meminta setiap pihak untuk menahan diri terkait konflik kemanusiaan Rohingya,” katanya.
