Menhan Larang TNI Terlibat Politik Praktis

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu melarang TNI untuk terlibat dalam politik praktis. Pasalnya, saat ini kondisi perpolitikan di Indonesia belum matang.

"Kondisi kita kan belum matang berpolitiknya, jangan sampai nanti ada TNI PDIP, TNI Golkar, TNI apa nanti perang sendiri," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).

Terkait wacana hak politik TNI 10 tahun mendatang, Ryamizard enggan berkomentar banyak. Menurut dia, wacana tersebut harus dikaji sesuai dengan situasi dan kondisi negara.

"Kayak gini nanti enggak jadi lagi, kalau negara lain mungkin paham enggak ada kayak gini, kalau sekarang bisa pecah," ungkap Ryamizard.

Dirinya mengaku khawatir bila TNI terpecah belah akibat persoalan politik. Sebab, saat ini tidak semua partai politik solid.

Namun di sisi lain, Ryamizard tak mempersoalkan jika di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdapat unsur TNI. "Kalau itu saya setuju-setuju aja, tapi tidak berpolitik, jadi politik negara, politik menyatukan bangsa," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan anggota TNI bagaikan warga asing karena tak memiliki hak politik. Menurut dia, masyarakat sulit menerima keberadaan TNI yang masuk dalam ranah politik lantaran dianggap mudah dominan dalam persaingan.

"Bayangkan saja kalau kampanye pakai senjata. Jadi, belum siap. Mungkin sepuluh tahun mendatang. Saya paham karena kami organisasi bersenjata," imbuh Gatot.

Belakangan ia menyebut TNI harus netral. Menurutnya, TNI bertugas menjaga kemanan negara dan politik TNI ialah politik negara.

"Sudah saya sampaikan bahwa berbagai lapisan UU mengatakan bahwa politik TNI adalah politik negara," jelas Gatot. (FRZ)