Mendes PDTT Sebut Persoalan Geografis dan Komunikasi Menjadi Kendala Penyaluran BLT
Jadi setelah kita dalami betul ke semua kabupaten yang belum tersalurkan itu, ternyata lebih karena ada kendala geografis dan komunikasi.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menilai kondisi geografis masih menjadi kendala yang menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk menangani pandemi COVID-19 di desa.
"Jadi setelah kita dalami betul ke semua kabupaten yang belum tersalurkan itu, ternyata lebih karena ada kendala geografis dan komunikasi," kata Abdul Halim dalam konferensi pers melalui webinar di Kemendes PDTT, Jakarta, Senin (22/06/2020).
Lebih lanjut, Abdul Halim mengatakan kendala geografis dan komunikasi tersebut ia buktikan sendiri saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah yang terkena kendala dalam penyaluran.
Terkait masalah -masalah yang menghambat penyaluran tersebut, ia menemukan bahwa jarak antar desa yang terpaut jauh antara satu dengan lainnya benar-benar menghambat proses penyaluran. Terlebih dengan kendala komunikasi yang menurutnya cukup rumit.
"Ini terbukti dari perjalanan kemarin ketika kita mengatakan ada 11, ternyata waktu itu ada tinggal 8 yang belum disalurkan. Yang lainnya sudah tersalur, tetapi kita laporkan belum. Kenapa? Karena komunikasi memang agak rumit," ucapnya.
"Nah, bisa saja hari ini saya melaporkan 7 kabupaten yang belum terssalur. Ternyata pada kenyataannya tidak 7. Itu sangat dimungkinkan," tambahnya.
Terkait perkembangan penyaluran BLT Dana Desa berdasarkan kabupaten/kota, Abdul Halim mengatakan sampai dengan 21 Juni 2020, kabupaten/kota yang telah 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa ada sebanyak 316. Sedangkan penyaluran yang sudah mencapai 75-99 persen ada 75 kabupaten/kota.
Selanjutnya, kabupaten/kota yang penyaluran BLT Dana Desanya mencapai 50-74 persen ada sebanyak 16, dan yang mencapai 1-49 persen adalah 20 kabupaten/kota.
Bahkan, kabupaten/kota yang belum sama sekali menyalurkan BLT Dana Desanya telah berkurang banyak dibandingkan laporan sebelumnya, yaitu tinggal 7 kabupaten/kota.
"Dulu saya melaporkan 11 kabupaten, sekarang tinggal 7. Dari 7 itu yang 6 di Provinsi Papua, yang 1 di Pulau Morotai, Maluku Utara" pungkasnya.
