Demokrat Sesalkan Pernyataan Moeldoko Soal Bagi-Bagi Sembako Saat Kunjungan Kerja
Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan pernyataan pak Moeldoko tersebut dan terkesan membenarkan diri dengan menjadikan pemerintahan sebelumnya sebagai alibi atau pembenaran
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah.
Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako yang dilakukan merupakan upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.
Sekedar informasi, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa pembagian sembako yang dilakukan Presiden Joko Widodo ketika kunjungan ke daerah bukanlah upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.
Selain itu Moeldoko juga mengatakan bahwa bagi-bagi sembako sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Tak hanya itu, menurut Mantan Panglima ini, biaya sembako yang dibagi-bagikan juga masuk dalam anggaran bantuan presiden.
Menanggapi hal tersebut, Kadivkum sekaligus Jubir Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyesalkan dan menyayangkan pernyataan Moeldoko tersebut. Pasalnya, pernyataan Moeldoko, menurut dia, terkesan membenarkan bahwa presiden boleh bagi-bagi Sembako.
"Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan pernyataan Pak Moeldoko tersebut dan terkesan membenarkan diri dengan menjadikan pemerintahan sebelumnya sebagai alibi atau pembenaran," katanya kepada Monitorday, Selasa (10/04).
Padahal, kata Ferdinand, pemerintahan sebelumnya hanya membagi-bagikan sembako seperti yang dilakukan pemerintah saat ini jika ada musibah. Namun jika tidak ada musibah dan hanya turun ke daerah maka Pemerintahan era SBY tidak pernah melakukan bagi-bagi sembako.
"Pemerintahan SBY selama 10 tahun, tidak pernah melakukan hal sebagaimana yang terjadi sekarang," klaimnya. "SBY selama pemerintahannya hanya membagi-bagi sembako kepada korban bencana saat kunjungan. Tidak pernah membagi-bagi sembako dalam setiap kunjungannya," bebernya.
Menurut mantan pendukung Jokowi ini, SBY tidak melakukan bagi-bagi sembako pada setiap kunjungan kerja karena hal tersebut tidak adil.
"Program tersebut tidak akan adil karena tidak semua warga negara bisa mendapat paket sembako," katanya.
Selain itu, lanjut Ferdinand, semua bantuan untuk rakyat masuk dalam program resmi dan berlaku secara nasional dan tidak hanya sebagian atau lokal saja masyarakat yang menikmatinya.
"Sehingga Pak SBY membuat program yang adil dan merata bagi rakyat yaitu program bantuan yang masuk dalam APBN dan disetujui oleh DPR seperti subsidi BBM, Gas, Pupuk untuk petani, Bibit Ikan untuk nelayan, BPJS, BLT, PKH, KUR, PNPM, BOS dan Beasiswa serta program-program lainnya yang langsung bersentuhan dengan rakyat yang membutuhkannya," tambahnya.
[Mrf]
