Mendagri Mengharapkan Adanya Inventarisasi Ormas Oleh Kepala Daerah

MONDAYREVIEW.COM - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berharap kepala daerah proaktif melakukan inventarisasi terhadap organisasi masyarakat (Ormas).

“Kepala daerah harus selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga kejaksaan. Hal ini guna menghindari adanya ormas yang meresahkan masyarakat,” kata Mendagri di kantornya, (20/12).

Menurut Mendagri, pihaknya akan melakukan peringatan terlebih dahulu terhadap ormas yang meresahkan keamanan masyarakat.

Mengenai masalah resmi atau tidaknya sebuah ormas, Mendagri akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan pengecekan. "Sesuai dengan di Undang-undang, tentu ada tahapan peringatan, baru kemudian proses apakah ormas itu resmi tercatat atau tidak," tegasnya.

Untuk itu ia menghimbau semua pihak untuk saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi. "Kemendagri juga telah menindak dengan memberikan teguran terhadap keberadaan ormas-ormas yang anti-Pancasila," ujarnya.

Ditambahkannya mengenai ormas yang beraliran sesat, pihaknya menunggu fatwa dari Majelis Ulama dan tokoh-tokoh agama lain. Terkait dengan pemberhentian ormas, ia mengatakan perlu proses yang panjang. "Kami tidak bisa langsung memberhentikan, ada prosesnya. Sama dengan kasus teroris, sebelum bom meledak tidak bisa ditangkap," tutupnya.