Mendagri Klaim Perekonomian Perbatasan Kembali Hidup
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan upaya untuk membangun perekonomian dari pinggiran atau perbatasan Indonesia. Menurutnya, selama empat tahun terakhir pemerintah telah berhasil menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di perbatasan dengan diselesaikannya pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan upaya untuk membangun perekonomian dari pinggiran atau perbatasan Indonesia. Menurutnya, selama empat tahun terakhir pemerintah telah berhasil menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di perbatasan dengan diselesaikannya pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
"Tiga tahun akhirnya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung jadi satu itulah NKRI sudah diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan Nawacitanya. Tiga tahun kita sudah selesai membangun tujuh PLBN untuk mendukung aktivitas ekonomi di 187 kecamatan di perbatasan," ujar Tjahjo di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Adapun ketujuh PLBN tersebut antara lain PLBN Aruk, Entikong, dan Badau di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, PLBN Wini, Motamasin, dan Motaain di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, dan PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan, pembangunan perbatasan selesai tersebut artinya adalahnya kantor kecamatan sudah dibangun dengan baik, puskesmas ada termasuk dengan dokter, perawat, dan obatnya, kabupaten/kota sudah punya rumah sakit rujukan, terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), serta adanya pasar di setiap PLBN.
Di samping itu, dengan didukung oleh Kementerian Perhubungan, pelabuhan dan bandara udara juga sudah banyak terbangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Dari ujung Pulau Rondo di Aceh masuk perbatasan ke Belawan, masuk Sabang, Kualanamu, Natuna, Entikong, masuk ke Sangir Talaud, ke Bitung, Morotai, Maluku Barat Daya, lalu ke Papua Barat dan Skouw, Merauke, Atambua, ini semua pelabuhan lautnya sudah ada. Pelabuhan udaranya juga ada. Terbang dari Sabang sampai ke Atambua, sampai Merauke, sudah bisa terlintasi. Ini wujud pembangunan Indonesia Sentris," paparnya.
Menurut Tjahjo, untuk lebih menggairahkan lagi aktivitas ekonomi di perbatasan, saat ini pemerintah juga sedang membangun 11 PLBN kecil yang ditargetkan rampung paling lambat pertengahan tahun 2019.
Kesebelas PLBN kecil tersebut ada di Sei Pancang, Long Midang, Long Nawang, dan Labang di Kalimantan Utara, Jagoi Babang dan Sei Kelik di Kalimantan Barat, Sota dan Yetetkun di Papua, Serasan di Kepulauan Riau, serta Napan dan Oepoli di Nusa Tenggara Timur.
Sementara untuk meningkatkan aktivitas tata kelola pemerintahan, BNPP telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan sejumlah perguruan tinggi untuk menggelar program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di desa-desa perbatasan.
Setidaknya ada 10 perguruan tinggi yang sudah menyatakan komitmennya, antara lain Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Mulawarman, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Padang, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
"Selain itu, alumni IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) begitu lulus hukumnya wajib satu tahun tinggal di perbatasan untuk menangani tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik," tandas Tjahjo.
