Memaknai Kunjungan Wapres AS Mike Pence ke Indonesia.
Selama 50 tahun Freeport tidak memberikan kontribsusi yang besar bagi Indonesia, Khususnya bagi masyarakat Papua.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM – Rencana kunjungan kerja Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke Indonesia mengundang tanda tanya. Pasalnya saat ini hubungan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) sedang memanas setelah PTFI berencana akan menuntut pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional jika izin ekspor tak diberikan. Waktu negosiasi pun ditetapkan 120 hari sejak pemerintah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari 2017 lalu.
Dalam ketentuan IUPK, pemerintah mewajibkan PTFI untuk melakukan divestasi 51 persen. Sebagaimana dalam aturan itu, perusahaan tambang yang telah melakukan operasi produksi selama 10 tahun wajib melakukan divestasi tersebut.
Menanggapi rencana kunjungan Wapres AS tersebut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kesempatan yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk meluruskan permasalahan. Pemerintah Indonesia tidak sedang mendzalimi PTFI, justru memberikan jalan keluar agar tidak ada pihak merasa dirugikan.
“Pemerintah memberi opsi kepada Freeport apakah tetap memegang kontrak karya tetapi harus memurnikan di Indonesia atau mengubah diri menjadi IUPK dan tetap melakukan ekspor,” kata Hikmanto beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut ia menyatakan jika kunjungan Mike Pence hanya untuk menekan pemerintah Indonesia ini merupakan langkah keliru. Pasalnya, Indonesia adalah bangsa yang menganut paham demokrasi, sehingga semua kebijakan yang terkait kepentingan bangsa harus sejalan dengan kehendak rakyat.
“Freeport tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia dengan kontrak karyanya,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa selama ini Freeport tidak pernah memiliki itikad baik menajalin bisnis dengan pemerintah Indonesia. Justru Freeport telah mengkerdilkan pemerintah lantaran tak kunjung melakukan pembangunan smelter sebagai hilirisasi dalam negeri.
"Jadi divestasi 51 persen atau usir Freeport. Itu saja opsinya. Itu aja bahasanya. Kami ingin 51 persen dan anda (Freeport) bangun smelter atau tidak," kata Masinton beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut Politikus PDI Perjuangan ini juga pemerintah Indonesia tidak gentar dengan ancaman PTFI yang akan merumahkan para pekerjanya. Bahkan Ia menantang bahwa pemerintah Indonesia siap membayar para pekerjanya asalkan Freeport angkat kaki dari bumi Jaya Wijaya.
Menurutnya selama 50 tahun Freeport tidak memberikan kontribsusi yang besar bagi Indonesia, Khususnya bagi masyarakat Papua. Baginya dengan adanya kejadian ini merupakan mommentum untuk menegakan nasionalisme semua anak bangsa.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wirnto mengatakan dalam waktu dekat Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan berkunjung ke Indonesia dan bertemu Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr, saat bertemu di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3).
