Mantapkan Usulan Sultan Zainal Abidin Syah Sebagai Pahlawan Nasional, Pemkot Tidore Dan UNJ Bakal Gelar Seminar Nasional
Perjuangan Pemerintah Kota Tidore usulkan Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore periode (1947–1967) sebagai Pahlawan Nasional memiliki alasan yang kuat dan penuh nilai historis. Pengusulan tersebut berkaitan dengan catatan sejarah saat perebutan Irian Barat.

MONITORDAY.COM - Perjuangan Pemerintah Kota Tidore untuk mengusulkan Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore periode (1947–1967) sebagai pahlawan nasional memiliki alasan yang kuat. Pengusulan tersebut berkaitan dengan catatan sejarah saat perebutan Irian Barat. Saat itu, Sultan lebih memilih bergabung dengan NKRI melawan Penjajah Belanda.
Keputusan historis Sultan Zainal ini menjadi semangat Pemkot Tidore bahkan masyarakat Maluku, Maluku Utara hingga Papua untuk mendorong Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional.
Memantapkan pengusulan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bakal menggelar Seminar Nasional dengan tajuk “Peran Sultan Zainal Abidin Syah dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” di Aula Bung Hatta Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada, kamis (12/3/2020).
Sebelumnya, Pimpinan SKPD dan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Asrul Sani Soleiman berkunjung ke UNJ, yang diterima Dr Komarudin (Rektor UNJ) bersama jajarannya, jum'at (6/2/2020).
Pertemuan ini, ungkap Asrul adalah bentuk kerjasama untuk memenuhi persyaratan dan tahapan-tahapan pengusulan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional sebagaimana ditentukan oleh Tim Penilai Kepahlawanan dan Kementerian Sosial.
"Dalam catatan sejarah, Sultan diberikan 3 pilihan yaitu, pertama, Tidore bergabung dengan kerajaan Belanda, kedua, Tidore Berdiri sendiri menjadi sebuah negara dan ketiga, Tidore bergabung dengan NKRI, maka yang Mulia Sultan Zainal Abidin Syah lebih memilih bergabung dengan NKRI." ujarnya kepada awak monitorday.com, minggu (8/3/2020).
Lebih lanjut, Asrul jelaskan, publik wajib mengetahui sejarah Sultan Tidore pada masa silam, terlebih generasi muda. Sultan Zainal Abidin Syah sudah berkontribusi kepada Pemerintah Indonesia.
Sejarah menjadi saksi bahwa Sultan Tidore periode (1947–1967) ini diangkat oleh Presiden Soekarno, menjabat sebagai Gubernur sementara propinsi perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956 dengan ibu kota Soa-Sio Tidore (SK Presiden RI No. 142/ Tahun 1956, Tanggal 23 September 1956). Keputusan tersebut di ambil oleh Presiden Soekarno dengan alasan Papua serta pulau-pulau sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore sejak ratusan tahun lalu.
Berbagai persiapan, kata Asrul, sudah dilakukan mulai dari distribusi undangan yang akan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, DPRD Kota Tidore Kepulauan, Gubernur Maluku Utara serta Bupati/Walikota se Provinsi Maluku Utara.
Para narasumber yang sudah memastikan kehadiran mereka adalah sejumlah Tokoh Nasional seperti Menteri Dalam Negeri. Prof. HM Tito Karnafian. Wakil Ketua DPD RI Dr.Nono Sampono, Rektor UNJ Dr Komarudin, Sultan Tidore sekaligus Anggota DPD RI utusan Provinsi Maluku Utara H Husain Alting Syah.
Peneliti Sejarah Budaya Maluku Prof. DR. Mus Huliselan, Walikota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano, Dosen IPB sekaligus anak Sultan Zainal Abidin Syah Ir. Mahmud A. Raimadoya, Arsip Nasional RI Neneng Ridayanti dan Korpus Sosial sekaligus Ekonomi LPPM UNJ Dr. Abdul Haris Fatgehipon.