Mahfud MD : Belum Selesai Kasus Jiwasraya, Dana Pensiun ABRI Pun Ditilep
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa geram mendengar kabar Dana pensiun Prajurit TNI yang selama ini dikumpulkan melalui Yayasan Asuransi ABRI (Asabri) raib entah kemana.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa geram mendengar kabar Dana pensiun Prajurit TNI yang selama ini dikumpulkan melalui Yayasan Asuransi ABRI (Asabri) raib entah kemana.
Parahnya kata Mahfud, kerugian yang dihasilkan akibat kasus ini lebih fantastis dari Jiwasraya. “Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, karena kerugiannya di atas Rp 10 triliun itu." kata Mahfud MD di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (10/01/2020).
Menurut Mahfud, kasus ini jelas merusak keinginan baik Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kinerja Pemerintah. Karena pemerintah, kata dia, susah payah membangun good governance tapi malah dirusak oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.
"Jelas ini bencana, Pemerintah bersusah payah membangun kinerja pemerintah yang baik, good governance dan bersih dari korupsi. Kok masih ada yang main juga, Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar,” terang Mahfud.
Terkait kasus ini, Mahfud menjelaskan pihaknya akan melakukan serangkaian langkah strategis untuk melakukan penyelamatan, salah satunya memanggil menteri terkait.
"Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara, dan jumlahnya besar, dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena itu masuk BUMN Asabri itu," ujar Mahfud.
Mahfud lantas menegaskan, jika dalam kasus korupsi tidak boleh ada toleransi. Jika sudah ada indikasi yang kuat, maka dirinya sendiri yang akan mengantarkan kasus ini ke pengadilan.
"Mari kita giring proses hukum ini supaya diungkap. Nggak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari Istana. Ndak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi, yakinlah," tegasnya.
