Kritik Kenaikan Iuran BPJS, PPP: Pemerintah Tak Punya Sense of Crisis
Masyarakat saat ini tengah mengalami banyak kesulitan karena pandemi Covid-19, sehingga kebijakan pemerintah itu dipastikan akan menambah beban masyarakat.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, H. Anas Thahir menyoroti kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan pemerintah di tengah pandemi virus corona Covid-19. Menurutnya, menaikan iuran ketika masyarakat tengah kesusahan akibat pandemi menunjukan pemerintah tak punya sense of crisis.
"Menaikkan kembali iuran BPJS yang sudah dibatalkan kenaikannya oleh Mahmakah Agung membuktikan pemerintah kurang mempunyai sense of crisis," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
"Masyarakat saat ini tengah mengalami banyak kesulitan karena pandemi Covid-19, sehingga kebijakan pemerintah itu dipastikan akan menambah beban masyarakat," lanjut dia.
Anas mengatakan, semangat dan kegembiraan masyarakat yang baru tumbuh seiring dengan keluarnya putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS akan pupus kembali.
"Berubah menjadi keprihatinan mendalam di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat kebijakan PSBB yang di berlakukan di berbagai daerah di Indonesia," tambahnya.
Menurut Anas, seharusnya kenaikan iuran BPJS itu tidak perlu dilakukan, karena masyarakat juga bisa kembali menggugatnya dan berpeluang dikabulkan oleh pengadilan.
"Jika hal ini yang terjadi, maka pemerintah akan dipermalukan, baik secara politik maupun secara hukum," tutur dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kenaikan iuran BPJS di tengah kondisi sulit seperti ini akan berpotensi membuat masyarakat kesulitan membayar iuran dan semakin banyak masyarakat yang menunggak iuran.
"Seharusnya, pemerintah mencari solusi lain mensiasati defisit BPJS, baik dengan melakukan efisiensi, atau strategi lainnya yang tidak membebani masyarakat yang sedang kesusahan," tandasnya.
