KKP Ajak Semua Pihak Berantas Illegal Fishing

MONITORDAY.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memerintahkan agar seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan aparat terkait untuk serius dalam pemberantasan pencurian ikan atau ilegal fishing. 

Hal ini dikatakan Menteri Edhy dalam kunjungannya ke kota Bitung, Sulawesi Utara. Menurutnya, pemberantasan mafia ikan ini tidak mudah, oleh karenanya membutuhkan bantuan banyak pihak. 

"Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/2).

Edhy menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan kompromi terhadap pelaku ilegal fishing. Karena itu, sebagai langkah kongkrit dari upaya ini, KKP dan Kepolisian Republik Indonesia telah menandatangani Adendum Nota Kesepahaman. 

"Salah satu ruang lingkup Nota tersebut, menekankan pentingnya pemberantasan mafia pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta pembinaan dan pengetahuan kepada nelayan serta masyarakat kelautan dan perikanan," ungkapnya. 

"Saya ingin menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera," lanjut Edhy. 

Menurut dia, langkah tersebut bisa terlaksana dengan baik melalui pola kordinasi dan komunikasi antar aparat yang terjalin baik. 

"Tahun ini KKP akan menambah dua armada Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020," tandasnya.