Kisruh Pasca Pemilu, Projo Ajak Masyarakat Tetap Berpegang Pada Prinsip Demokrasi
Relawan Pro Jokowi (Projo) menyoroti adanya ketegangan politik pasca Pemilu yang diakibatkan tuduhan kecurangan yang dilakukan pemerintah terhadap hasil pemilu.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Relawan Pro Jokowi (Projo) menyoroti adanya ketegangan politik pasca Pemilu yang diakibatkan tuduhan kecurangan yang dilakukan pemerintah terhadap hasil pemilu. Tuduhan tersebut dinilai telah mengabaikan fakta dan ada upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu.
"Tuduhan ini mengabaikan fakta bahwa pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemiliahan Umum (KPU), yang dinobatkan sebagai lembaga independen dan mandiri untuk menjalankan dan mengawasi keberlangsungan pemilu," kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/4).
Padahal kata dia, sebagai pengawasan pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang berfungsi sebagai lembaga independen yang mandiri untuk mengawasi keseluruhan jalannya pemilu.
Seharusnya menurut Budi Arie, seluruh perselisihan dan persoalan yang berkaitan dengan pemilu, terkait dengan KPU dan Bawaslu, dan kemudian lembaga peradilan jika perselisihan berlanjut kepada proses hukum.
"Begitulah prosedur di dalam demokrasi. Demikianlah jalur yang disediakan oleh sistem demokrasi dalam mengelola perselisihan," tuturnya.
Budi mengatakan, saat ini, masyarakat dihadapkan pada pihak-pihak yang mencoba menolak hasil pemilu. Mendelegitimasi pemilu atas alasan kecurangan dan lainnya. Mengabaikan hasil perhitungan cepat yang hanya memprediksi hasil pemilu, dan berlanjut menolak juga perhitungan riil dari KPU.
"Meski menjadi ironis karena pihak-pihak yang menolak hasil pemilu adalah mereka yang sedari awal ikut serta dalam pemilu, dan membalik fakta bahwa rakyat tidak memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola kehidupan bersama selama lima tahun ke depan," tambahnya.
Menurut Budi, pemilu bukanlah persoalan “kalah” atau “menang”. Pemilu bukanlah semata- mata pertandingan atau pun perlombaan. Pemilu adalah perihal kepada siapa mandat rakyat dijatuhkan.
Dalam Pemilu 2019, mandat rakyat dipercayakan kepada Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Begitulah rakyat sudah mengucapkan pilihan mereka. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana kita mengawal dan mengawasi kerja-kerja mereka selama lima tahun ke depan.
"Mengkritik jika terjadi kekeliruan. Menegur jika terdapat kekurangan. Bahkan menggugat jika dirasa menciderai keadilan. Demikanlah demokrasi berjalan. Untuk itulah demokrasi diselenggarakan," tambah Budi.
Karena itu, Projo menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap teguh berpegang pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi.
"Demokrasi yang sudah kita perjuangkan puluhan tahun. Demokrasi yang memungkinkan suara rakyat terdengar nyaring, bukan suara lirih di balik tembok. Demokrasi yang membuat setiap orang adalah diakui sama dan setara dalam kehidupan sosial, politik, hukum, dan juga ekonomi," sambungnya.
Selain itu, Budi juga mengatakan bahwa demokrasi sebagai jalan terbaik yang kita pilih untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan dijalankan secara tepat. Pemilu adalah suara demokrasi yang sah. Ujud rakyat yang berdaulat dalam menentukan pilihan mereka.
"Rakyat Indonesia sudah memutuskan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pengemban amanat mereka untuk memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan," tandasnya.
