Ketua KPU: Pilkada 2018 Memiliki Tantangan Lebih Besar

KPU akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari pilkada sebelumnya (2015 dan 2017). 

Ketua KPU: Pilkada 2018 Memiliki Tantangan Lebih Besar
ilustrasi foto

MONDAYREVIEW, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, tantangan besar akan segera dihadapi tidak saja oleh KPU melainkan seluruh elemen bangsa. Tantangan yang dihadapi bahkan lebih besar dari Pilkada sebelumnya (2015 dan 2017). 

Menurut Arief Budiman, paling tidak ada dua hal yang membuat pilkada kali ini mempunyai tantangan lebih besar. Pertama, karena diikuti oleh pemilih lebih banyak, yaitu 163 juta pemilih. Padahal hanya diikuti oleh 171 daerah.

"Jauh lebih besar dari sebelumnya, 163 juta pemilih akan diperebutkan. Hampir 80% juga nanti memilih di Pilpres 2019," kata Arief Budiman dalam acara Sarasehan Pergerakan Indonesia Maju, di Sekretariat CDCC, Jakarta, Rabu Sore (16/01).

Alasan kedua, kata Arief, jarak antara pelaksanaan Pilkada dengan pelaksanaan Pilpres juga menjadi tantangan tersendiri. Terhitung hanya sepuluh bulan jarak antara Pilkada 2018 ke Pilpres 2019. Karenanya, menurut Arief, akan dapat diduga kekuatan besar akan dikerahkan untuk medapatkan suara pemilih.

Hal tersebut menurut Arief yang nantinya akan memakan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang harus dikeluarkan oleh partai, oleh para calon maupun yang dikeluarkan oleh KPU sendiri. Biaya tersebut untuk biaya di setiap TPS, TNI, Kepolisian, termasuk juga para saksi parpol.

Hingga kini, disebutnya sudah ada 569 pasangan calon sudah terverifikasi. Oleh karenanya, tidak heran jika nantinya dalam pilkada kali ini akan ada konflik diantara para calon. Jika kedua pihak tidak bisa mengaturnya dengan baik. 

"jika tidak dimanage dengan baik, konflik mugkin akan muncul. Konflik yang mungkin terjadi karena ada sengketa antar calon," ujarnya.

Konflik akan lebih bisa diminimalisir jika diajukan sesuai UU ke Bawaslu, atau ke MK. Tapi yang dikhawatirkan, menurut Arief jika konflik diselesaikan di jalanan. Beberapa daerah di Indonesia, menunjukkan karakteristik sebagian masyarakat kita cenderung memilih turun ke jalan.

Meski begitu, Arief tetap optimis bila semua tantangan tersebut bisa diatasi KPU dengan baik. Apalagi bila KPU tetap berpegang pada prinsip yang sudah dibangun, yaitu transparan dan penuh integritas. [Mrf]