Ketua Fraksi NasDem DKI: Tidak Ada Bantuan Presiden atau Gubernur, Itu Hak Rakyat

MONDAYREVIEW.COM - Apa yang sudah menjadi hak rakyat, jangan dikaitkan dengan bantuan dari pejabat publik tertentu. Setiap bantuan itu bersumber dari uang rakyat bukan uang pribadi pemangku kebijakan. Jika ada yang mengkalim bantuan Presiden atau Gubernur, ini jelas keliru dan perlu diluruskan.

Fraksi NasDem DPRD DKI meminta permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Corona diselesaikan dengan duduk bersama. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino kepada mondayreview.com, selasa (12/5/2020) mengatakan, sudah bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Semua pihak harus bersinergi untuk meminimalisir beban masyarakat akibat berhentinya beberapa sektor akibat pandemi.

“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yg sedang kesusahan,” katanya.

Dia mengungkapkan, pihaknya tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut diberikan, baik pusat atau daerah. Karena yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan.

“Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI, Tidak ada bantuan Presiden atau Gubernur, itu hak rakyat bukan dari uang pribadi pejabat publik, ingat itu,” terangnya.

Wibi mengucapkan, terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Ini semua akibat terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta akibat Covid-19.

“Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang ber hak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” tutupnya.