Kemendikbud Raih Penghargaan Instansi Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik 2019

MONITORDAY.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meraih penghargaan sebagai Instansi Pemerintah (IP) Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo kepada Kemendikbud yang dalam hal ini diwakili Kepala Biro Badan Komunikasi Layanan Masyarakat (BKLM), Ade Erlangga di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (09/12/19).

Kabiro BKLM Kemdikbud, Ade Erlangga mengaku bersyukur atas prestasi yang saat ini diraih Kemendikbud. Ia mengatakan, penghargaan ini adalah hasil dari upaya Kemendikbud selama ini dalam melakukan reformasi birokrasi yang terus menerus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Kita akan terus melakukan perbaikan dan dengan melibatkan seluruh unit yang lain di Kemendikbud dalam rangka memberikan  pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya.

Ia juga mengatakan, bahwa Unit Pelayanan Terpadu Kemendikbud selain memberikan pelayanan terbaik, juga menjadi salah satu jembatan untuk bisa membangun komunikasi dengan masyarakat. Ke depan pihaknya akan terus melakukan perbaikan pelayanan dan menjalankan amanat Kementerian PANRB untuk melakukan reformasi birokrasi.

"Kita tentu secara periodik melakukan kontrol monitoring dan melakukan peningkatan pelayanan. Parameter yang ada yang dibuat Kementerian PANRB akan kita laksanakan agar pelayanan kita kepada masyarakat bisa lebih baik lagi," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, pemberian penghargaan yang dilakukan KemenPANRB dalam rangka mengapresiasi prestasi Intansi Pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada publik. Sekaligus menjawab apa yang menjadi visi dan misi serta skala prioritas Presiden Jokowi dalam lima tahun ke depan.

"Pak jokowi menginginkan reformasi birokrasi sampai ke jantung dan menerapkannya harus sepenuh hati," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa dalam rangka reformasi birokrasi hendaknya dapat dilakukan optimalisasi pendayagunaan aparatur negara dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang terbaik, cepat mengambil keputusan, membangun inovasi, dan merespon dengan cepat segala pengaduan masyarakat sekecil apapun.

"Segala pengaduan masyarakat harus segera direspon. Instansi pemerintah harus cepat tanggap dalam merespon apapun pengaduan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kemendikbud telah melewati sejumlah tahapan seleksi Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019. Mulai dari melakukan pendaftaran hingga mengikuti proses penjurian dan wawancara yang dilaksanakan pada 25-28 November 2019. 

Dewan Juri yang didaulat dalam kompetisi tersebut di antaranya, Menteri PANRB Periode 2011-2014, Azwar Abubakar, General Manager Media Service Berita Satu TV, Adi Prasetya, Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya, Akademisi Meuthia, Ganie-Rochman, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sularsi, dan Direktur Program dan Produksi iNews, Sularman Sakib.

Setelah melalui proses penilaian dari Dewan Juri, Kemendikbud berhasil mendapat penghargaan bersama 29 instansi pemerintah lainnya dalam kategori Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2019.

Berikut 30 finalis Instansi Pemerintah  Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik  Tahun 2019.

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Sekretariat Negara
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Badan Kepegawaian Negara
10. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
11. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
12. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
13. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
14. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta
15. Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan
16. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
17. Pemerintah Kabupaten Gowa
18. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
19. Pemerintah Kabupaten Bangka
20. Pemerintah Kabupaten Muara Enim
21. Pemerintah Kabupaten Majalengka
22. Pemerintah Kabupaten Banjar
23. Pemerintah Kota Bandung
24. Pemerintah Kota Banjarmasin
25. Pemerintah Kota Mataram
26. Pemerintah Kota Banjar Baru
27. Pemerintah Kota Malang
28. Pemerintah Kota Solok
29. Pemerintah Kota Semarang
30. Pemerintah Kota Madiun