Kemendagri Sebut Seluruh Layangan Administrasi Kependudukan Gratis Untuk Masyarakat
Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan seluruh layanan administrasi kependudukan gratis untuk masyarakat. Menurutnya, para petugas pelayanan administrasi kependudukan dilarang menarik biaya dari masyarakat.
"Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/02/2020).
Lebih lanjut Zudan menguraikan layanan yang digratiskan meliputi pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), maupun KTP elektronik (e-KTP).
Selain itu, Zudan menegaskan jika kemudian ada petugas yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan dokumen kependudukan, masyarakat diminta segera melapor ke pemerintah daerah setempat.
"Supaya petugas bersangkutan bisa segera ditindak tegas," ucapnya.
Selanjutnya, Zudan mengatakan pihaknya telah menyediakan blangko e-KTP sebanyak 16 juta keping. Bahkan, sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping. Selain itu, blangko yang telah terpakai untuk mencetak e-KTP sebanyak 1,9 juta keping.
"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak e-KTP. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak e-KTP yaitu 1,9 juta. Sehingga masih ada 1,4 juta keping stok di daerah siap digunakan. Jadi Dinas Dukcapil di daerah tidak perlu menerbitkan surat keterangan (suket) baru," pungkasnya.
