Kebijakan Pemerintah Soal 'Social Distancing' Hadapi Covid-19 Dinilai Tepat
Meskipun virus Covid-19 kian merebak pemerintah ingin aktivitas ekonomi tetap berjalan
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Prof Wiku Adisasmito mengaku setuju dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan virus Corona alias Covid-19.
Menurutnya, pemerintah tepat memilih kebijakan social distancing, yaitu membatasi jarak penduduk sehingga penularannya terkendali.
"Kebijakan lockdown belum bisa diambil dan saat ini yang paling tepat juga efektif adalah kebijakan social distancing. Tindakan lockdown akan memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan," katanya di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (18/3).
Lebih lanjut Wiku menilai, meskipun virus Covid-19 kian merebak pemerintah ingin aktivitas ekonomi tetap berjalan. Apalagi banyak sekali warga Indonesia yang bekerja mengandalkan upah harian. Sebab itu, dengan lockdown semua orang akan berada di rumah, maka aktivitas ekonomi juga berhenti.
“Secara ekonomi memang ini bahaya. Ini juga salah satu kepedulian pemerintah agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Karena itu, kita belum masuk dalam situasi untuk lockdown,” ujar Wiku.
Berbeda dengan Wiku, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra, mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan tindakan lockdown terbatas dan bertahap. Lockdown terbatas, dikatakannya, adalah karantina hanya pada daerah tertentu dengan kasus banyak dan terus bertambah.
Saat ini dilaporkan telah terjadi 2-3 lipat peningkatan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 setiap hari. Dari 172 kasus terinfeksi dilaporkan Senin (17/3), paling banyak ada di Jakarta.
Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu untuk lockdown sebuah kota seperti dilakukan di Kota Wuhan oleh pemerintah Tiongkok. Jika tidak siap, maka lockdown akan dihindari oleh pemerintah. Tetapi menurutnya, untuk memutus rantai penularan lebih meluas ke daerah lain, tidak cukup hanya social distancing. Apalagi, social distancing hanya sebatas imbauan ke masyarakat, artinya kembali ke perilaku masyarakat.
“Kalau lockdown itu keputusan strategis pemerintah yang sifatnya menetap. Dalam kondisi darurat seperti saat ini, pemerintah memang harus ambil kendali,” tandas Hermawan.
