Kebijakan Pemerintah Harus Punya Rasa Ideologis

MONDAYREVIEW  - Ideologi sebuah bangsa harus mampu dielaborasi dalam kehidupan nyata. Mempengaruhi sikap dan perilaku anak bangsa. Pun terasa dan menjadi akar dari pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Para pemimpin bangsa tak terkecuali Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan amanat rakyat. Untuk menjamin hal itu terlaksana dengan baik maka pegangan ideologi sangat penting dalam memutuskan kebijakan sekaligus melaksanakannya. Pesan itu kuat tertangkap dalam arahan-arahan Presiden Joko Widodo.  

“Begitu juga kita, mestinya di setiap kementerian, di setiap lembaga,  di jajaran TNI, Polri, Jaksa Agung, BIN  semuanya sama. Kepemimpinan harus memegang yang namanya ideologi, tanpa juga harus kita sampaikan, tetapi rasa memiliki ideologi itu kelihatan,” kata Presiden Jokowi dalam Presidential Lecture Mengenai Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12) siang.

Menurut berbagai referensi ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, secara umum  dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Dengan memegang Pancasila sebagai ideologi, para pemimpin pasti memiliki visi yang jelas kemana dan seperti apa tujuan yang akan dicapainya.

Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Tanpa perubahan dalam masyarakat, ideologi kehilangan tujuannya. Perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan menuju pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Para pemimpin terutama elit politik yang tidak memiliki pemahaman ideologi negara yang jelas akan membawa kebijakan yang tidak selaras bahkan melawan ideologi negara. Mengingkari nilai ketuhanan, mencederai rasa kemanusiaan, bahkan menjauhkan rakyat dari persatuan dan kesatuan.

“Sekali lagi, setiap produk kebijakan, produk regulasi, produk undang-undang, rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Kalau tidak, sekali lagi, enggak tahu mau ke mana kita,” tegas Presiden Jokowi. Presiden memberikan contoh, urusan yang misalnya berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) itu ada ideologinya.

Dalam kebijakan menyangkut pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah pijakan ideologisnya harus jelas. Sehingga Demokrasi Pancasila bisa dikawal menjadi koridor dalam konsolidasi demokrasi. Keadilan sosial harus mampu diwujudkan dalam pembelaan terhadap yang lemah, penghapusan diskriminasi, dan sebagainya.

“Lihat lebih dalam lagi ada apa di situ. Kemanusiaan, peri kemanusiaan, ada di situ. BBM satu harga, ada ideologinya di situ? Saya jawab, ada, saya pastikan ada. Keadilan sosial ada di situ. Infrastruktur, jangan dilihat tidak ada ideologinya. Orang hanya melihat fisiknya atau orang hanya melihat urusan ekonominya. Tidak, ini adalah mempersatukan. Di situ ada persatuannya,” tegas Presiden.