Kang Emil Minta Provinsi Diberi Kewenangan Distribusi Vaksin

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil meminta kepada pemerintah pusat supaya memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah provinsi (Pemprov) mengenai teknis distribusi vaksin Covid-19.  

Menurut dia, distribusi vaksin ke kabupaten dan kota akan lebih efektif dan efisien bila kewenangan mengatur daftar alokasi diberikan kepada Pemprov. 

“Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat),” kata Ridwan Kamil sebagaimana dikutip redaksi dari laman Pemprov Jabar, Kamis (5/8/2021).  

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga mengatakan selama ini Pemprov hanya menjadi penyalur vaksin ke daerah, di mana daftar alokasi telah ditetapkan pemerintah pusat. 

Usai vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kabupaten atau kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan.  

“Daftar alokasi dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi,” ungkap Kang Emil.  

Apalagi, ujar dia, terdapat kabupaten atau kota yang dalam hitungan lima hari persediaan vaksin Covid-19 sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. 

Sementara itu, ada pula daerah-daerah tertentu yang kecepatan menyerap vaksinnya sangat lambat. 

“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” tandas Kang Emil.  

Untuk mencapai target vaksinasi di akhir tahun, Kang Emil mengatakan setidaknya dibutuhkan 15 juta dosis vaksin setiap bulannya untuk Jabar.  

“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” urainya.  

Adapun lima daerah di Jabar dengan cakupan vaksinasi tinggi yakni Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Bogor.  

Lalu, daerah yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.