Kang Emil Ingin Lakukan Vaksinasi Secara Desentralisasi

MONITORDAY.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menunggu distribusi vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat. Adapun pihaknya juga meminta supaya pengaturan vaksinasi dilakukan oleh Pemprov Jabar.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (15/4/2021).

"Vaksin kalau kita pasti kurang karena masih banyak (dibutuhkan) dan kita masih nunggu drop-dropan dari pusat karena kewenangan jumlahnya dari pusat. Dan kita sudah mengajukan di Jawa Barat dengan kesiapannya, ingin melakukan vaksinasi secara desentralisasi," kata pria yang akrab disapa Kang Emil.

Kang Emil menilai dengan kebijakan desentralisasi vaksinasi, pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan secara lebih cepat.

Menurut dia, selama ini terjadi berbagai dinamika mengenai vaksinasi Covid-19 di Jabar yang membutuhkan penanganan segera dari daerah.

"Sehingga minta izin, kita yang ngatur siapa yang disuntik kira-kira begitu. Supaya kalau ada dinamika di lapangan, kita bisa mengambil diskresi yang lebih adil," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad menyebutkan pihaknya tengah menunggu distribusi kembali vial atau dosis vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat, khususnya untuk vaksinasi para tenaga kesehatan di Jawa Barat.

Hingga 13 Februari 202, kata Daud, dari sasaran 181.701 orang yang akan divaksin, yakni tenaga kesehatan dan para tokoh publik, sebanyak 145.341 orang atau 79,99 persennya sudah mendapat suntikan dosis pertama. 

Padahal yang sudah mendapat suntikan dosis kedua merupakan sebanyak 31.975 orang atau 17,60 persen.

Pada awal Februari 2021, distribusi Tahap 1 vaksin Covid-19 ke Jawa Barat pada Termin 1 adalah 97.080 vial atau dosis, kemudian pada Termin 2 sebanyak 253.640 vial.

Maka dari itu totalnya, Jawa Barat baru menerima 350.720 vial atau dosis untuk 175.360 orang. Artinya, dosis vaksin ini masih kurang untuk 6.341 orang yang ditargetkan mendapat vaksinasi di Tahap 1.