Jusuf Kalla: Dana Desa Upaya Mempercepat Kemandirian Desa
Pemerintah memberikan kebebasan desa membangun sesuai dengan kebutuhannya.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan kebijakan dana desa merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat kemandirian desa. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan desa memiliki kedaulatan dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.
“Kebijakan ini (Dana desa) pemerintah memberikan kebebasan dalam membangun sesuai dengan kebutuhan,” katanya saat membuka kegiatan Village Development Forum (VDF) 2017 di Kantor Wakil Presiden, Kamis (24/8).
Kalla berharap dengan adanya forum tersebut akan membuka wawasan baru dalam membangun desa. Pasalnya dalam forum tersebut merupakan ajang tukar pikiran yang melibatkan para pengambilan kebijakan serta praktisi pembangunan perdesaan dari berbabagai negara.
“Forum ini sebagai media berbagi pengalaman dari apa yang sudah dilakukan di masing-masing negara,” katanya.
Lebih lanjut Kalla menegaskan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi urbanisasi. Maka itu, ia berharap dana desa yang digulirkan harus meningkatkan nilai tambah dan kesempatan di desa.
“Pembangunan jalan, kesehatan, dan lainnya itu semua ditujukan ke desa, tapi butuh inisiatif dari desa sendiri. Kami tentu berharap desa akan menemukan satu produk yang akan dilakukan desa itu sendiri. Kalau tidak maju dan mampu secara ekonomi serta kurangnya produktivitas, maka akan terjadi urbanisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, program dana desa kini semakin diperhatikan sejumlah negara sahabat. Dengan diselenggarakannya VDF, lanjutnya, maka perwakilan dari masing-masing negara dapat saling berbagi pengalaman mengenai konsep pembangunan desa.
“VDF bertujuan untuk menambah referensi dan wawasan mengenai pembangunan pedesaan di negara-negara lain. Saya juga senang bahwa program dana desa ini banyak diperhatikan berbagai negara. Program ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, melainkan di dunia. Misalnya, FELDA di Malaysia dan Saemaul Undong di Korea Selatan saling berbagi pengalamannya,” jelasnya.
Perlu diketahui VDF merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal yang diikuti oleh 16 Duta Besar dan Konsul dari negara sahabat yakni Belgia, Belarusia, Kanada, Prancis, Italia, Hungaria, Malaysia, Venezuela, Sudan, Bosnia Herzegovina, Etiopia, Peru, Afrika Selatan, Yordania, Mozambik, dan Afganistan. Selain itu, turut hadir enam lembaga penelitian asing bidang perdesaan, perwakilan pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.
Forum ini diharapkan menjadi ajang tukar pikiran. Pasalanya pada forum tersebut melibatkan para pengambil kebijakan serta praktisi pembangunan perdesaan dari berbagai negara.
