Jokowi Disarankan Tak Perbanyak Pilih Menteri Dari Parpol
proses pengangkatan anggota kabinet harus lebih dominan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme dibanding akomodasi kepentingan politik semata.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terlalu banyak memilih menteri dari Partai Politik, dalam artian secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional.
Menurutnya, proses pengangkatan anggota kabinet harus lebih dominan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme dibanding akomodasi semata terhadap kepentingan politik tertentu.
"Karena loyalitas menteri harus sepenuhnya kepada Presiden. Menteri dari unsur kader partai memiliki dualisme loyalitas memiliki loyalitas ke Presiden sekaligus ke parpol asalnya," ujar Pangi, dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7).
Direktur Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan, Presiden harus bisa meminimalisir menteri yang memiliki loyalitas ganda, karena meraka kader parpol yang diangkat jadi menteri, di samping melaksanakan tugas dari presiden, juga berkepentingan untuk membesarkan partai.
"Presiden secara konstitusional memiliki posisi yang sangat kuat, sehingga tidak perlu 'setengah hati' dalam menjalankan amanat dan kepercayaan rakyat. Pengangkatan menteri jangan sampai lebih cenderung kepada tawar menawar dan kompromi semata ketimbang faktor kompetensi dan profesionalisme," tutur dia.
Karena itu, Menurut Pangi, pemilihan menteri ini merupakan ujian bagi Jokowi untuk memilih menteri tidak hanya karena ada kepentingan politik semata. Sebagai Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif dalam menentukan nama yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidang tertentu.
"Presiden kemungkinan berhasil membentuk kabinet ahli atau kabinet koalisi secara terbatas jika hak prerogatif ini dijalankan penuh dan presiden melepaskan diri dari tekanan dan intervensi kelompok manapun," tutur dia.
