Jaringan Milenial Pertanyakan Kebijakan Edhy Prabowo Atasi Illegal Fishing

MONITORDAY.COM - Dalih tidak menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia karena bukan opsi utama dan masih ada opsi lain yang bisa dilakukan dengan lebih menitik beratkan pada pemanfaatan kapal tangkapan, ditanggapi serius oleh Koordinator Nasional Jaringan Milenial Indonesia (JMI) sebagai upaya menutupi kelemahan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, apalagi itu hanya soal teknis yang terpenting adalah ketegasan untuk menjaga marwah kedaulatan laut Indonesia.

“Ditenggelamkan atau tidak itu hanya soal teknis tapi yang terpenting ketegasan Edhy Prabowo untuk menangkap kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia, kalau alasannya ada opsi lain untuk memanfaatkan kapal itu, ya harus tunjukkan apa yang sudah dilakukan. Bukan hanya publik biar tahu tapi negara lain juga bisa melihat ketegasan Edhy menjaga marwah kedaulatan laut kita sehingga kapal asing itu takut dan tidak mencuri ikan lagi,” tegas Hafidz, Kamis (24/06/2020).

Hafidz mempertanyakan pernyataan Edhy Prabowo telah menangkap 59 kapal ilegal selama menjabat Menteri KKP karena sampai sekarang tidak diketahui publik di mana kapal itu berada dan dimanfaatkan untuk apa.

“Rakyat pasti bertanya-tanya, di mana 59 kapal yang ditangkap itu dan dimanfaatkan untuk apa? Kalau memang benar semestinya ada transparansi ke publik sehingga tidak ada kecurigaan permainan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, misalkan bisa saja dijual lagi dan semacamnya. Jadi yang terpenting itu adalah transparansi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hafidz menilai, Edhy Probowo tidak punya power dan seakan-akan di bawah bayang-bayang Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini diketahui sering memberikan pernyataan tidak setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal ilegal.

“Edhy Prabowo kayak di bawah bayang-bayang Pak Luhut, soalnya tidak punya power dan terindikasi mengikuti perintah Pak Luhut yang sudah lama tidak setuju dengan penenggelaman kapal asing,” ujarnya.

Hafidz juga menyinggung soal nelayan natuna yang pernah mengeluh pada awal tahu lalu karena banyaknya kapal asing yang melakukan illegal fishing sehingga berakibat pada menurunnya hasil tangkapan nelayan Indonesia yang menggunakan kapal tradisional sedangkan kapal asing menggunakan kapal besar dengan perlengkapan teknologi canggih.

“Bukan tidak mungkin kenapa kapal asing berani masuk lagi ke laut natuna dan mencuri ikan disana karena mereka mulai berani setelah pergantian Menteri yang dianggap tidak tegas sehingga imbasnya pada nelayan Indonesia yang hasil tangkapannya semakin menurun, makanya nelayan di sana mengeluh dan minta kebijakan penenggelaman kapal dilanjutkan karena terbukti memberikan efek jera. Bisa dibayangkan, nelayan Indonesia dengan kapal tradisional harus bersaing dengan mereka yang menggunakan kapal dengan perlengkapan canggih, pasti kalah banyak lah hasil tangkapannya,” tegasnya.

Selain itu, Hafidz masih meragukan ketegasan Edhy Prabowo dalam menuntaskan illegal fishing di laut Indonesia, bukan hanya karena ia dianggap di bawah bayang-bayang Menteri lain tapi karena tidak ada transparansi dalam pemanfaatan kapal tangkapan itu sehingga perlu diselidiki, soalnya ternyata pernah terjadi kasus pengkapan kapal oleh KKP terhadap kapal asing dengan bendera yang sama.

“Ketegasan Edhy Prabowo masih dipertanyakan alasannya bukan hanya tidak punya power karena seakan-akan di bawah bayang-bayang Menteri lain tapi soal transparansi penggunaan kapal asing yang ditangkap itu, jangan-jangan dilelang dan dibeli kembali oleh pemiliknya, soalnya ada kasus penangkapan kapal oleh KKP kepada kapal dengan bendera yang sama yang pernah ditangkap,” tambahnya.

“Intinya, sampai saat ini Edhy Prabowo belum bisa menjaga kedaulatan laut Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi illegal fishing, oleh karena itu KKP perlu dievaluasi kinerjanya dan secepatnya harus diganti, nelayan sudah banyak yang ngeluh jadi Presiden Jokowi sudah saatnya copot Edhy Prabowo,” pungkas Hafidz.