Impor Beras Jadi Kado Pahit Awal Tahun
Kebijakan impor beras menjadi kado pahit di awal tahun.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW, Jakarta -- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Andi Fajar Asti menyebut munculnya kebijakan impor beras menjadi kado pahit di awal tahun. Publik mempertanyakan kebijakan impor dan menaruh curiga ada permainan di balik kebijakan ini.
Perhatian publik menjadi ramai karena impor beras dianggap kontraproduktif dengan janji menteri pertanian untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara swasembada beras dalam tempo setidaknya tiga tahun menjabat.
"Kalau tidak, Menteri Pertanian saya copot. Tapi saya yakin target ini bisa tercapai," kata Jokowi saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa(9/12/2014) silam.
Pemerintah telah memberi penjelasan kepada publik agar masalah tak semakin pelik. Namun, keterangan pemerintah dianggap belum cukup membuktikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi baik.
Andi mengatakan, impor beras bisa menjadi tekanan bagi petani, karena secara psikologis meragukan kemampuan petani sebagai "produsen" terdepan. Stok beras, kata Andi, menurut petani masih sangat memadai. Banyaknya daerah menolak impor beras, salah satunya Sulawesi Selatan.
Impor dengan alasan kekurangan stok beras dianggap bentuk ketidakberesan menteri pertanian merapikan produksi Gabah Kering Giling (GKG). Dalam hitungan matematis, Andi menerangkan bahwa impor beras semestinya tidak dilakukan.
“Luas lahan persawahan kita yang mencapai 16 juta hektar (menurut BPS) adalah hal yang sangat mudah untuk memproduksi GKG demi menutupi kebutuhan 250 juta penduduk Indonesia,” tuturnya, Selasa (16/1/2017).
Karena cukup memaksimalkan produksi 5 sampai 6 ton GKG perhektar saja, maka kebutuhan beras untuk lebih kurang 1 liter beras setiap penduduk Indonesia perharinya dapat diwujudkan dan itu sudah lebih dari cukup.
“Dengan demikian, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sebaiknya saling koordinasi dan berbicara dengan data yang jelas dalam mengeluarkan kebijakan,” pungkas Andi.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menyampaikan, 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam akan dinikmati masyarakat pada akhir Januari hingga awal Februari 2018.“Sampai di konsumen sekitar Januari sampai Februari masuknya," kata Enggar kepada wartawni di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018). [Mrf]
