Ikuti World Economic Forum, Indonesia Suarakan Peran Perempuan Hadapi Covid-19

Retno pun mengajak semua kalangan baik pemerintah maupun swasta untuk dapat melibatkan pebisnis perempuan guna memitigasi dampak Covid-19.

Ikuti World Economic Forum, Indonesia Suarakan Peran Perempuan Hadapi Covid-19
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi/(dok Kemlu RI)

MONITORDAY.COM - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti pertemuan virtual tingkat Menteri beberapa negara dalam World Economic Forum (WEF) Virtual Inaugural Meeting of the Regional Action Group for Asia-Pacific (APAC RAG), pada Selasa (21/4).

Dalam kesempatan itu, Retno mengawali sambutannya dengan mengisahkan perjuangan Kartini untuk memajukan hak-hak perempuan di Indonesia, dan menjelaskan pula pentingnya penguatan kemitraan antara Pemerintah-Swata dalam atasi pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan seiring peringatan hari kartini.

Ada empat hal pokok yang disampaikan Menlu RI dalam forum yang diikuti oleh Menteri dari beberapa negara, kalangan pebisnis CEO, serta pengamat ekonomi dan akademisi tersebut. Pertama, terkait peranan perempuan di Indonesia dan dunia untuk melawan Covid-19.

“Lebih dari 70% tenaga kesehatan di dunia adalah perempuan dan 64% pengelola UMKM dimiliki dan dikelola oleh perempuan," jelasnya.

Retno pun mengajak semua kalangan baik pemerintah maupun swasta untuk dapat melibatkan pebisnis perempuan guna memitigasi dampak Covid-19.

Kemudian kedua, memberikan perhatian yang lebih besar kepada negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs) guna memberikan akses dan biaya yang terjangkau terhadap peralatan kesehatan, obatan-obatan dan vaksin.

“kita harus menjamin bahwa komitmen tidak berhenti pada sambutan semata tapi harus diwujudkan dalam tindakan dan aksi yang nyata,” tegasnya.

Menurut Menlu, hal ini dapat dicapai antara lain dengan menurunkan hambatan terhadap hak kekayaan intelektual serta mendukung alih teknologi dan know-hows.

Hanya dengan cara itu, lanjut dia, maka aksesibilitas dan keterjangkauan biaya vaksin dapat dicapai, ujar Menlu RI dalam paparannya.

“Jika kita tidak berhasil dalam melaksanakan agenda ini, maka pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam Agenda 2030 akan sulit diraih, khususnya pada tujuan ketiga (3) yaitu menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi semua," ujarnya.

Ketiga, terkait masa depan dunia paska COVID-19 yang tidak akan sama lagi. Retno menjelaskan, bahwa globalisasi akan ditinjau kembali dengan berbagai penyesuaian, semua akan melakukan perubahan pendekatan pembangunan antara lain dengan diversifikasi produksi, dan akan lebih menekankan penggunaan sistem teknologi informasi (IT-based).

Ia menjelaskan, bahwa reformasi PBB dan badanbadan internasional lainnya akan semakin dibutuhkan dalam tatanan hubungan internasional. Berbagai organisasi internasional harus dapat merespon lebih baik bencana pandemi global melalui penguatan tata kelola kesehatan dunia.

"Hal ini dapat dicapai dengan penguatan leadership," tutur Retno.

Sementara Keempat, Retno mengingatkan pentingnya penguatan Global Public-Private Partnerhsip, sebagai platform kolaborasi yang perlu diperkuat dan disempurnakan.

Menurut dia, WEF sebagai forum dianggap telah berhasil mengembangkan model kolaborasi melalui WEF Disaster Resources Partnership Initiative yang diluncurkan di Jakarta 2011.

Bentuk kemitraan tersebut dapat ditiru dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan guna mengatasi mulai dari kekurangan peralatan kesehatan, penyediaan obatan dan vaksin hingga memperbaiki fasilitas medis lainnya.

Menlu Retno di penghujung sambutan mempertegas bahwa kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk bertindak sekarang.

Platform WEF nantinya juga akan saling menguatkan dengan berbagai inisiatif lainnya di kawasan, seperti ASEAN yang akan mendirikan ASEAN Covid-19 Response Fund dan APEC yang menawarkan bantuan keuangan kepada UMKM. Platform WEF juga akan mengadakan pertemuan lanjutan untuk menindaklanjuti pembahasan terkait penanganan COVID-19.

World Economic Forum didirikan pada tahun 1971, merupakan forum bergengsi di dunia sebagai ajang dialog ekonomi global antara pemimpin pemerintah dan kalangan bisnis untuk membahas berbagai isu yang mempengaruhi ekonomi global dan menekankan penguatan kemitraan.